Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, resmi ditetapkan pada 14 Februari 2024. Penentuan hari dan tanggal tersebut sekaligus menandai kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tahapan pemilu yang juga akan beririsan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari, irisan menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan menjadi satu tantangan bagi penyelenggara pemilu. Meski begitu KPU menyiapkan langkah antisipatif berpedoman pada semangat inovatif. Seperti penyiapan regulasi yang lebih awal, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, menghitung dan memastikan kebutuhan anggaran hingga optimalisasi teknologi informasi. Hal ini disampaikan Hasyim saat hadir memenuhi undangan Kompas XYZ Forum bersama Ketua KPU RI Ilham Saputra, Anggota KPU RI Arief Budiman dan Viryan, di Menara Kompas, Selasa (1/3/2022). Pada pertemuan yang turut dihadiri secara daring Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta Pramono Ubaid Tanthowi tersebut, Hasyim juga menyampaikan hakikat lembaga KPU yakni melayani masyarakat, dan oleh sebab itu KPU akan berupaya semaksimal mungkin menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sebaik-baiknya. Narasumber lain, Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja juga menyampaikan tantangan lembaganya menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Terutama tantangan perbedaan UU Pemilu dan Pemilihan yang menurut dia dapat membingungkan penyelenggara ditingkat bawah (ad hoc). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa berharap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 dapat berjalan lebih baik. Terlebih hasil riset Litbang Kompas mengungkap ada harapan dan optimisme yang besar dari masyarakat dari KPU yang akan menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti. Sementara itu Guru Besar Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti berharap partai politik juga turut andil dalam menjaga dan meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti. Menurut dia meski KPU memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi tersebut namun partai politik sebagai peserta jauh lebih berkepentingan untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebelumnya, Kompas melalui Wakil Pemimpin Umum Budiman Tanuredjo serta Pemimpin Redaksi Sutta Dharmasaputra menyampaikan hasil jajak pendapat untuk mengetahui harapan publik akan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Disampaikan juga tantangan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan yang berbeda dibanding pemilu maupun pemilihan sebelumnya. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Terbaik III untuk kategori Karya (26/02/2022). Penghargaan diberikan oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra kepada Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu dalam acara Rapat Pimpinan Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Surabaya Jawa Timur.  Turut hadir dan mengikuti kegiatan ini anggota KPU Provinsi NTT Lodowyk Fredrik, Fransiskus V. Diaz, Yosafat Koli dan Sekretaris Kusmanto Riwu Djo Naga. Dalam kategori karya posisi Terbaik I diraih oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terbaik II diraih oleh KPU Provinsi Gorontalo dan Terbaik III diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Thomas Dohu menyampaikan terima kasih atas kerja keras Tim Sosdiklih KPU Provinsi NTT atas prestasi dalam pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dan Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Di kesempatan yang sama Sekretaris KPU Provinsi NTT Kusmanto Riwu Djo Naga menyampaikan bahwa penghargaan ini diterima berkat sinergi yang baik antara Komisioner dan jajaran Sekretariat dalam tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja KPU Provinsi NTT ke depan.

Surabaya, kpu.go.id - Koordinasi menjadi hal penting dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Tidak hanya internal, tapi juga kesamaan pandangan antar lembaga dibutuhkan dalam menyikapi satu peraturan atau regulasi. Atas dasar tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rapat Pimpinan yang berlangsung Kamis (24/2/2022) menggelar diskusi panel yang menghadirkan para pemangku kepentingan mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono mengawali kegiatan ini dengan mengajak semua pihak untuk belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya bagi pelaksanaan di 2024. Pengalaman berharga seperti penggunaan lima kotak secara bersamaan yang nyatanya membutuhkan sosialisasi yang masif bagi pemilih. "Menyangkut pemilu lima kotak juga berdampak pada beban kerja berlebih hingga anggaran menjadi tidak efisien," kata Slamet. Di kesempatan kedua, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani menegaskan komitmen kementeriannya mendukung penyediaan pemilih melalui DAK2 dan DP4. Dia juga menyampaikan upaya kementeriannya untuk memastikan netralitas ASN, serta sepakat untuk bersama menyukseskan proses demokrasi di 2024. Anggota DKPP RI Didik Supriyanto menyambut baik hasil survei Populi Center terkait persepsi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Meski begitu dia berpesan agar penyelenggara pemilu mempertahankan kepercayaan tersebut dengan kerja keras serta meningkatkan integritas dan profesionalitas. "Agar semua keputusan yang dibuat lembaga merujuk UU," tambah dia. Narasumber terakhir, Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengajak KPU memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan hal lain selain regulasi. Sebab menurut dia tahapan Pemilu 2024 yang panjang akan sangat melelahkan. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi sejak dini agar partisipasi pemilih nanti tetap terjaga. "Dengan waktu yang luas dan tidak terbatas, begitu juga panduan dan bimtek," kata Afif. Setelah sesi pemaparan, diskusi yang dipandu Sub Koordinator Informasi Publik dan Media Sosial Setjen KPU RI Reni Rinjani ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hadir menyaksikan diskusi panel ini, Ketua KPU RI Ilham Saputra, Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Arief Budiman, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Deputi bidang Dukungan teknis Eberta Kawima, beserta pejabat eselon II Setjen KPU RI, jajaran Setjen KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh. (humas kpu ri tenri/foto hilvan/ ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Ketua KPU RI Ilham Saputra resmi melantik Anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) KPU Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023 dan PAW KPU Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2018-2023, Kamis (24/2/2022). Pelantikan digelar secara daring dan luring di Surabaya, dengan anggota PAW yang dilantik Muslim Ansori Anggota PAW Kota Pangkalpinang 2018-2023, dan Moh Aris Jatmiko Anggota PAW Kab Nganjuk. Aris Jatmiko mewakili Anggota PAW yang dilantik membacakan pengambilan sumpah secara langsung mengikuti kata-kata Ketua KPU RI Ilham Saputra. "Bahwa saya, akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengganti antarwaktu Anggota KPU Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pengganti antarwaktu anggota KPU Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur, dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan UUD 1945," ucap Ilham diikuti oleh anggota KPU PAW yang dilantik. Setelah pengambilan sumpah, Aris membacakan Pakta Integritas yang disaksikan Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Arief Budiman, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Karo SDM KPU RI Wahyu Yudi Wijayanti, Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, serta Ketua dan Anggota KPU Kab. Nganjuk dan secara daring KPU kota Pangkalpinang. Ilham mengucapkan selamat dan berpesan kepada anggota PAW yang dilantik dapat memenuhi tugas sesuai sumpah yang telah dibacakan. "Sebagai muslim sumpah itu sumpah kepada Allah SWT ada ketentuan janji yang sudah disebutkan, Anda ketika ada upaya potensi pelanggaran yang Anda lakukan, maka kembali pada sumpah yang diucapkan atas nama Allah," ujar Ilham. Menjaga integritas, kata Ilham, juga menjaga nama baik institusi KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan tidak menerima gratifikasi dari siapapun terlebih dari orang yang punya kepentingan. "Menjaga nama baik KPU jangan macam-macam ada konsekuensi hukum dan hubungan Anda sama Allah," kata Ilham. Selain menjaga integritas, terhindar dari potensi pelanggaran dan menjaga nama baik institusi, Ilham meminta agar anggota PAW yang dilantik membangun kesolidan sesama KPU. "Membangun komunikasi yang baik, membangun rasa kekeluargaan, membangun kesolidan diantara kita semua, menyesuaikan diri dengan pekerjaan," tegas Ilham. (humas kpu ri tenri/foto hilvan/ed diR)

Jawa Timur, kpu.go.id - Setelah penetapan tanggal pemilu pada 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar rapat pimpinan dalam rangka persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Rapat ini mengangkat tema “Menyongsong Kick Off Pemilu 2024: Menyiapkan Barisan, Merancang Strategi, dan Mengatasi Kompleksitas” bersama KPU Provinsi se-Indonesia, selama 4 hari 23 s.d 26 Februari 2024 Membuka kegiatan rapim, Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan tujuan diadakan rapim ini. Menurut Ilham, rapim bersama para pimpinan KPU Provinsi ini untuk berkoordinasi demi menyukseskan pemilu 2024.  “Kita perlu berkoordinasi dengan teman-teman Provinsi dan para pihak untuk bergandeng tangan, bekerja sama menyukseskan pemilu 2024 akan datang,” ucap Ilham, Rabu (23/2/2022).  Ilham menyampaikan selama ini sudah berkunjung ke daerah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi masing-masing dalam rangka menghitung hibah Pemilu 2024 dan pemilihan 2024. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah setempat pun, kata Ilham, dilakukan demi menyukseskan Pemilu karena pesta demokrasi tersebut bukanlah milik KPU semata tetapi milik bersama. “Berintegritas sebagai penyelenggara pemilu terpercaya dimasyarakat, tentu saja dalam menyukseskan tetap berkoordinasi dengan para pihak,” ujar Ilham. Meski bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Ilham mengingatkan bahwa kemandirian KPU tidak bisa diintervensi dan tetap berintegritas.   Rapim ini tak hanya sekedar koordinasi membahas divisi masing-masing, tetapi juga membahas draf Peraturan KPU yang dibuat untuk menyukseskan pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Ilham menyampaikan bahwa PKPU yang dirancang seperti pendaftaran dan verifikasi partai politik maupun PKPU tahapan, jadwal dan program memerlukan masukan dari satker.  “Seluruh PKPU yang ada kita sampaikan untuk kita bahas bersama dan mari memberi masukan terhadap PKPU,” kata Ilham. Masukan terhadap rancangan PKPU, menurut Ilham, melihat dan mempertimbangkan pengalaman tahap Pemilu 2019.  “Jadi keterlibatan kita,  Anda, semua dalam menyusun rancangan PKPU menjadi penting untuk penyelenggara pemilu lebih baik,” ujar Ilham. Begitu juga terkait PKPU untuk mengantisipasi bencana non alam seperti pandemi covid-19 yang tak bisa diprediksi terjadi pada tahun 2024. “Kita tidak bisa menafikkan menghadapi tantangan tersebut, belum lagi tahapan beririsan sangat ketat,” kata Ilham. Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan kegiatan rapim ini banyak membahas persiapan hal-hal bersifat teknis dan juga terkait regulasi, serta SDM agar dapat mengurai tantangan kompleksitas Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang akan datang. “Strategi kita susun sejak dini, kita ingin melibatkan teman-teman menyusun strategi bagaimana melaksanakan tahapan itu sebaik-baiknya.” ucap Pramono Anggota KPU RI Arief Budiman menyampaikan terkait badan adhoc yang akan dibahas juga pada rapim ini. Menurut Arief, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam merekrut badan adhoc yakni kemampuan anggarannya serta situasi pandemi covid-19. Arief juga berharap rapim ini dapat menuntaskan pembahasan draf PKPU.  Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan pembahasan pada rapim ini menjadi penting karena akan membahas rancangan Peraturan KPU. Misi KPU, kata Dewa, mewudujkan peraturan dibidang kepemiluan yang partisipatif dan progresif karenanya diharapkan persiapan ini berjalan optimal.  Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik berharap para peserta rapim berpartisipatif dan ikut terlibat dalam semua kegiatan termasuk dlam hal membahas PKPU diantaranya dibawah divisi yang dikoordinirnya terkait verifikasi partai politik serta daerah pemilihan dan pencalonan.  Kegiatan rapim ini, lanjut Evi, untuk memberikan kemudahan karena tahapan verifikasi partai politik akan dimulai bulan April dan KPU membuka akses sipol. “KPU sudah mempersiapkan diri dengan partai politik agar seluruh proses transfer data itu berjalan baik dan lancar.” ujar Evi. Anggota KPU RI Viryan meminta para peserta rapim mengurai kompleksitas menjadi sederhana,dengan mengingat kilas kembali refleksi, membuka catatan divisi masing-masing untuk poin penting dan alternatif terbaik dalam menghadapi tantangan pada pemilu sebelumnya.  Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari meminta divisi hukum agar bergabung ke seluruh diskusi divisi-divisi lainnya mengingat rapim ini untuk membahas dan mematangkan draf PKPU. Menyampaikan laporan kegiatan rapim, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat menyampaikan rapim ini sebagai persiapan KPU mengingat tanggal penetapan hari pemungutan suara sudah disepakati.  “Ini menandai KPU harus siap melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, “ kata Purwoto. Tak hanya persiapan melalui rapim ini, lanjut Purwoto, selama ini KPU juga telah melakukan berbagai upaya sebagai persiapan misalnya penyusunan rencana anggaran hingga konsolidasi dengan jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota.  Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam  mengucapkan terima kasih telah memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah rapim dan selamat datang bagi para peserta rapim.   Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang hadir juga dalam rapim ini menyampaikan pemilu merupakan peristiwa momentum sangat penting bagi bangsa. KPU, lanjut Emil, menjadi pejuang demokrasi yang dipercayakan sebagai tulang punggung eksistensi negara. Lebih lanjut, Emil mengharapakan agar KPU dapat terus berinovasi dalam menyelenggarakan Pemilu maupun Pemilihan, terutama dalam penggunaan digitalisasi. Menurutnya pemanfaatan digital sangat penting bagi KPU sebagai wujud transparansi.  “Jujur kita melihat perkembangan digitalisasi yang baik, rekapitulasi suara sudah bisa ditayangkan di internet, sekarang pun untuk menarik data sudah ada open data yang dibuka oleh KPU dalam bentuk transparansi yang menurut kami layak untuk kita berikan acungan jempol,” ujar Emil.  Setelah beberapa arahan diberikan dalam pembukaan rapim ini, KPU menyerahkan secara simbolis 703 SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019, dana donasi untuk korban bencana erupsi Gunung Semeru sebanyak Rp56.855.704. Tak hanya itu, penyerahan buku secara simbolis kepada KPU Provinsi se-Indonesia dan Wakil Gubernur Provinsi Jatim Emil Elestianto Dardak. Tiga buku itu antara lain “Webinar Series Digitalisasi Pemilu”, “Bersiasat Ditengah Badai Covid-19”, dan “Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024”.  Pada kesempatan ini juga, divisi hukum KPU se-Indonesia yang dikoordinatori Hasyim Asy’ari memberikan buku berjudul “Menjaga Integritas Pemilu Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” untuk KPU RI. Turut hadir dalam rapim ini,Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, pejabat eselon II dan jajaran Setjen KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh. (humas kpu ri tenri/foto hilvan/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Potensi hadirnya misinformasi dan disinformasi kepemiluan di tengah masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 tetap terbuka. Meski saat ini belum ada karena tahapan belum dimulai, namun situasi bisa berbeda ketika tahapan telah dijalankan. Hal tersebut yang menjadi salah satu bahasan pada diskusi publik bertema "Kolaborasi Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024" yang turut dihadiri Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Kamis (17/2/2022). Pada kegiatan yang diinisiasi CekFakta.com, Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia serta Google Initiative, itu Dewa menyadari akan potensi maraknya kembali hoaks jelang tahapan pemilu maupun pemilihan. Oleh karenanya KPU menyiapkan langkah sejak awal untuk menangkalnya, mulai dari pembuatan layanan cek fakta di website KPU RI, sosialisasi dan pendidikan pemilih, hingga membuat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dewa meyakini dengan antisipasi sejak awal dapat meningkatkan literasi masyarakat dan menjadi perbandingan bagi publik apabila terpapar hoaks. Upaya lain dari KPU apabila mendapati adanya misinformasi dan disinformasi adalah dengan melakukan klarifikasi sumber informasi serta membuat rilis untuk memberikan penjelasan. "Pada prinsipnya kami menyiapkan regulasinya, juga mengembangkan informasi melalui laman KPU. Mendorong pelayanan informasi publik juga mendorong sosialisasi melalui pendidikan pemilih hingga ke desa," ucap Dewa. Narasumber lain Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menekankan konsen lembaganya juga terhadap pengawasan media sosial pada tahapan pemilu dan pemilihan. Menurut dia Bawaslu berkepentingan untuk melaksanakan tugas ini mengingat media sosial kerap dijadikan sarana menyampaikan informasi yang keliru, baik disinformasi maupun misinformasi. Narasumber selanjutnya Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati sepakat perlunya antisipasi sejak awal dari semua pihak untuk mengantisipasi munculnya disinformasi maupun misinformasi. Terlebih dia mengingatkan masa kampanye yang akan berlangsung lebih panjang, dapat berisiko pada hadirnya misinformasi dan disinformasi tersebut. Secara berturut-turut Anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, berharap kerja sama yang telah terjalin antara para pihak terkait dapat berlanjut pada Pemilu dan Pemilihan 2024. Sekjen AMSI yang juga Pemred Tempo Wahyu Dhyatmika, menekankan perlunya pemberian pemahaman kepada pemilih akan informasi yang kredibel. Sedangkan dari CekFakta.com yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com Elin Yunita Kristanti menerangkan kegiatan ini adalah tindaklanjut dari komitmen CekFakta.com agar pemilu dan pemilihan nanti berjalan tanpa hadirnya berita bohong (hoaks). Kegiatan dimoderatori Ratna Ariyanti dari AJI. (humas kpu ri dianR/foto: dok/ed diR)