Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana kembali membuat film kepemiluan menyambut Pemilu dan Pemilihan 2024. Sebelumnya pada Pemilu 2019, KPU RI telah membuat film kepemiluan, "Suara April" yang cukup sukses diterima dan membawa pesan kepemiluan kepada masyarakat.  Merealisasikan rencana tersebut, pada Kamis (10/3/2022), dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Film Pemilu 2024 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 "Konsep Skenario Film Pemilu 2024, Studi Banding Film Suara April Pemilu 2019", dengan mengundang sejumlah pakar perfilman Tanah Air. Beberapa nama yang diundang sebagai narasumber antara lain, Penulis Skenario Senior Alim Sudio, Sutradara Chairun Nissa serta Penanggung Jawab Film Antikorupsi Epi Handayani.  Sebelumnya kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima yang FGD mengatakan strategis ya media film untuk menyampaikan sosialisasi serta edukasi kepemiluan kepada publik. Selain itu dia berharap melalui media audio visual ini dapat juga menjadi literasi masyarakat untuk kemudian ikut aktif dalam setiap tahapan kepemiluan.  "Media film ini masih disambut baik oleh masyarakat. Itu (film) salah satu hiburan, kegiatan yang sifatnya entertain, masih dicari dilihat," kata Wima. Sementara pada sesi sebelumnya, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan mengatakan KPU dituntut untuk melakukan inovasi maupun strategi sosialisasi yang lebih variatif dan out of the box, salah satunya melalui pembuatan film pemilu. Tujuannya untuk menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat melalui sarana yang informatif dan edukatif, mengubah pola pikir masyarakat bahwa pemilu adalah suatu proses menghibur dan menyenangkan serta menjaring masyarakat penikmat film di Indonesia sehingga merasa menjadi bagian penting proses pemilu. "Dan keempat menghilangkan sekat di masyarakat," ujar Cahyo. Sementara itu pada sesi FGD para narasumber menjelaskan banyak hal, mulai dari proses pembuatan film anti korupsi yang disampaikan Epi Handayani, atau ilmu perfilman yang disampaikan Alim Sudio. Adapun Sutradara Chairun Nissa menilai film yang baik adalah yang bisa mewakili masyarakat. Dia juga mengapresiasi keinginan KPU untuk membuat kembali film kepemiluan sebagai sarana mencerdaskan masyarakat. Turut hadir mengikuti jalannya FGD, Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna, Inspektur Wilayah 3 Nur Wakid Aliyusron serta sejumlah pejabat di lingkungan KPU RI. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Proses seleksi naskah Call For Paper untuk kegiatan Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu berlangsung selama 3 hari mulai 9-11 Maret 2022. Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi berharap tim penilai naskah dapat menyeleksi naskah dengan memerhatikan keterwakilan beragam hal. Keberagaman tersebut seperti latar belakang penulis dan juga wilayah atau asal.    Dari sisi latar belakang, Pramono mengharapkan agar ada keterwakilan berbagai pihak seperti akademisi, pemantau, mahasiswa dan bukan didominasi penyelenggara pemilu. Dari sisi daerah, Pramono menilai dengan beragamnya latar belakang wilayah dari penulis naskah, dapat pula menggambarkan betapa beragamnya pemilu diberbagai wilayah.   "Dengan banyak latar belakang, perspektifnya berbeda-beda akan membuat pengayaan dari sisi perspektif jauh lebih kaya dibanding hanya dari perspektif penyelenggara pemilu mendominasi membicarakan teknis kuramg refleksi," ucap Pramono saat membuka Rapat Pelaksanaan Seleksi Naskah Call For Paper Kegiatan Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu yang digelar di Jakarta, Rabu (9/3/2022). Selain keterwakilan berbagai latar belakang, Pramono menekankan agar tim penilai dalam memilah 24 naskah yang akan terpilih tak perlu membagi rata atas tiga subtema yang telah ditentukan antara lain teknis, hukum, dan kelembagaan. Menurutnya, tim penilai bisa mempertimbangkan dari sisi jumlah sehingga tak perlu membagi rata. Pramono mengatakan tim penilai dapat mempertimbangkan keterwakilan dari tiga subtema. Ketua Tim Penilai Independen, Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim menyampaikan keseluruhan tim yang terdiri 5 orang telah mendiskusikan untuk menyelesaikan penilaian lebih cepat. Hasil diskusinya menetapkan satu naskah akan dibaca dua anggota sehingga dalam pemeriksaan tidak melibatkan seluruh tim. Gaffar menyampaikan ada 88 naskah yang diperiksa tim. Mengenai permintaan keterwakilan profesi dan daerah serta kesetaraan naskah, Gaffar menyampaikan akan mendiskusikannya agar memastikan mendeteksi keterwakilan dalam menyeleksi naskah. Terkait potensi naskah yang sekiranya memiliki gagasan yang bagus sehingga dapat diberi ruang untuk perbaikan, Gaffar sepakat dan akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menyeleksi naskah dengan gagasan yang bagus tetapi belum selesai. Program Officer Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama menyampaikan mekanisme pembagian pemeriksaan naskah antar tim. Sekiranya 34-36 yang akan dibaca tiap anggota tim. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramitha menjelaskan terkait penilaian. Nurlia mengatakan penilaian skoring dilakukan melihat posisi keranga naskah, bahasa, ketajaman analisis permasalahan, manfaat gagasan untuk kebijakan, penulisan referensi, serta fokus penelitian. Terkait skoring, Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Insiatif Muhammad Ihsan Maulana menyarankan agar penilaian dijumlahkan tidak menggunakan penilaian skoring skala 1-10 agar memudahkan. Secara daring hadir anggota tim penilai, Dosen Universitas Padjadjaran Ari Ganjar Hendriansyah menyarankan agar menetapkan minum skoring naskah yang akan ditindaklanjuti atau lolos, semisal 50 ke atas lebih lanjut. Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Setjen KPU RI Lucky Firnandy Majanto mengatakan konferensi akan digelar 5 April 2022 sehinvga diharapkan penilaian rampung sebelum hari itu. Lucky mengatakan akan mengundang Menteri Politik, Hukum, dan HAM untuk hadir pada konferensi tersebut.  Setelah dibuka, rapat dilanjutkan dihari Kamis (10/3) dengan agenda menyeleksi 88 naskah Call For Paper umtuk kegiatan Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu.  (humas kpu ri tenri/ foto: tenri/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menekankan pentingnya sinergisitas dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan kompleksitas Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.  Hal tersebut disampaikan Dewa saat memberikan materi pada Dialog Virtual Serial #4 Pendidikan Pemilih mengangkat tema “Tantangan Kompleksitas Pemilu 2024 dan Strategi Pendidikan Pemilih Pemilu”  digelar KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara daring, Selasa (8/3/2022). "Kami, KPU meyakini peran para pihak, akademisi, pegiat pemilu, menjadi penting menghadapi tahun 2024 nanti," ucap Dewa. Dewa berharap dengan koordinasi ini, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 akan dapat berjalan dengan baik. Hampir sama, Ketua KPU Provinsi Sulteng Tanwir Lamaming saat membuka acara menyampaikan pentingnya membangun strategi dan menjawab tantangan kompleksitas pemilu dan pendidikan pemilih. Narasumber lainnya, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Idham Holik menyampaikan dari sisi regulasi tidak ada revisi sehingga tidak ada perubahan. Senada dengan Dewa, Idham juga meyakini berita hoaks dan disinformasi juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dan dipikirkan cara menekannya pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 mendatang. Pendidikan pemilih menjadi kewajiban KPU dan juga diyakini Idham dapat menjadi senjata mengantisipasi tantangan kompleksitas. "Kewajiban kita mencerdaskan bangsa, spesifik pemilih, wajib bagi kita semua," ucap Idham.  Anggota KPU Provinsi Sulteng Sahran Raden menyampaikan juga terkait regulasi yang tidak mengalami revisi. Undang-undang yang akan digunakan pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang, diyakini Sarhan berpotensi memunculkan kompleksitas yang sama terjadi pada Pemilu 2019. "Itu akan bisa terjadi juga pada pemilu 2024, saya mengkategorikan ada beberapa isu dan problematika 2024, yang sudah disampaikan pak Dewa (hoaks, politik identitas, politik uang, kampanye dan DPT, dan sebagainya)," ujarnya.  Narasumber terakhir, Akademisi UIN Jakarta Dzuriyatun Toyibah menyampaikan bahwa tantangan yang akan dihadapi dari tahun ke tahun hampir sama yakni politik uang, daftar pemilih tetap sehingga yang penting dilihat penurunannya dari tahun ke tahun untuk mencari cara pencegahannya. Pencegahan terhadap berbagai tantangan pun dinilainya perlu dipikirkan dan menjadi bagian dari tujuan jangka panjang dan bukan sekedar sesuatu untuk menghadapi pemilu. Dzuriyatun menekankan dari aspek partisipasi masyarakat segi substantifnya yakni memilih secara rasional. Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, kata Dzuriyatun, maka pemilu juga menjadi semakin berkualitas. "Jadi ini saya mau melihat meningkatnya partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi yang berkualitas, itu adalah bagian upaya meningkatkan demokrasi dan pemilu," ujar Dzuriyatun. (humas kpu ri tenri/foto: hilvan/ed diR)

Bogor, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rumusan Kebijakan Syarat Pendidikan Bakal Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Persiapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, 8-10 Maret 2022. Di hari pertama saat membuka kegiatan, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menekankan pentingnya kesiapan energi, sumber daya manusia (SDM) dan regulasi menghadapi dimulainya tahapan di 2022. Dia juga mengajak agar semua yang dilakukan fokus, sehingga seluruh tahapan bisa dilaksanakan dengan baik. “Diharapkan agar Biro Teknis dapat mempersiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 dengan lebih terperinci dan detail," Ucap Ilham. Ilham juga berharap agar Aplikasi Sirekap dapat digunakan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Terkait pembentukan dapil diharapkan agar seluruh satker KPU dapat berperan aktif dan mengerti terhadap proses pembentukan dapil, sehingga diharapkan seluruhnya dapat dipersiapkan dengan baik untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Pada sesi pengarahan Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting berharap agar Biro Teknis dapat melihat beberapa catatan hasil review dan evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Pemilu 2024 dan diharapkan agar kendala yang terjadi di tahun 2019 tidak terjadi kembali pada Pemilu 2024. Terkait verifikasi ijazah para calon pada tahap pencalonan diharapkan agar Biro Teknis dapat berkoordinasi kembali dengan pihak dinas pendidikan karena ada beberapa kebijakan yang berubah terkait proses pengeluaran ijazah. Sementara, Anggota KPU RI lainnya Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan adanya dukungan penuh terhadap dapil, serta Diharapkan Biro Teknis dapat lebih rinci dan detail terkait pembagian batasan wilayah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses penentuan kursi dapil. Terkait penggunaan dokumen seperti ijazah mengusulkan agar dibuatkan juknis khusus terkait dokumen atau ijazah yang digunakan oleh calon pada saat proses verifikasi. Pada kesempatan yang sama Dewa juga Mengusulkan agar KPU dapat mengkaji kembali seluruh data – data dan saran yang masuk dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, serta Diharapkan agar KPU RI dapat berkoordinasi dengan pihak Kemendagri terkait data yang akan digunakan saat Pemilu 2024. Pengarahan terakhir disampaikan Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari yang menyampaikan syarat pendidikan calon/pasangan calon, bukti dokumen syarat pendidikan, perlakuan/konsekuensi terhadap dokumen syarat pendidikan yang tidak sesuai ketentuan (sanksi administrasi dan pidana), serta mekanisme klarifikasi atau pembuktian terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen syarat pendidikan "Perlu memperhatikan kembali hal – hal yang tercantum dalam PKPU terkait Pemilu dan Pemilihan 2024 dan Perlu mengecek kembali Undang - Undang Pemda terbaru terkait ijazah," Tegas Hasyim Turut hadir, Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU RI Eberta Kawima, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Setjen KPU RI Melgia Carolina Van Harling, serta jajaran pegawai Setjen KPU RI. (humas james/foto: james/ed diR)

Morotai, kpu.go.id - Bertambah lagi kabupaten di Tanah Air yang meluncurkan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Terbaru Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara yang meluncurkan program ini sekaligus melaksanakan penandatanganan dan pengukuhan kader, Rabu (9/3/2022). Kegiatan turut dihadiri secara daring Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan. Juga Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara serta KPU Kab/Kota se-Provinsi Maluku. Sementara hadir secara luring, Ketua Anggota KPU Pulau Morotai, Wakil Bupati Pulau Morotai, Camat Morotai Selatan Barat, serta para kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. “Kami sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan sebagaimana tujuan akan mampu meningkatkan kualitas partisipasi juga membangun situasi, budaya demokrasi yang semakin maju dan sehat,” kata I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. “Tingginya partisipasi harus diikuti kualitas, oleh karena itu pendidikan pemilih penting meningkatkan kualitas dan tidak lagi melihat (calon) berdasarkan individual,” ujar Ketua KPU Maluku Utara, Pudja Sutamat yang juga mengatakan tingkat partisipasi di Kab Pulau Morotai selalu tinggi disetiap pemilu dan pemilihan. Sebelumnya Bupati Morotai, Benny Laos menyambut baik hadirnya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Waringin. Dia berharap program ini nantinya juga akan melahirkan penyelenggara yang berkualitas serta pemilih yang mengawasi. Pada kesempatan ini juga berlangsung penandatanganan antara Ketua Anggota KPU Pulau Morotai dengan Camat Morotai Selatan Barat. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Pontianak, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra mengunjungi sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat, untuk melihat langsung kesiapan jajaran KPU dalam menghadapi dimulai tahapan Pemilu 2024. Setidaknya ada 3 kab/kota yang didatangi, termasuk KPU Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri. Pada kunjungan ini, Ilham berpesan agar jajaran KPU di provinsi dan kab/kota di Kalimantan Barat untuk menyiapkan diri, baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana. Selain itu juga melakukan langkah antisipasi, dari persoalan atau permasalahan yang muncul pada pemilu dan pemilihan sebelumnya. "Saya berharap persoalan yang nanti menjadi sandungan bagi kita dapat diantisipasi dari sekarang," pesan Ilham pada kunjungan hari terakhir di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (6/3/2022).  Ilham juga berpesan agar jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota tetap intens berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah masing-masing, dalam menyiapkan anggaran pemilihan kepala daerah. "Tentu ini harus diperkirakan kembali, direncanakan dengan baik," kata Ilham di Kantor KPU Kota Pontianak. Sebelumnya pada dua kunjungan di Kantor KPU Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang Ilham juga menyampaikan tujuannya untuk menguatkan konsolidasi kelembagaan, menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Dia juga berpesan kepada penyelenggara agar tetap memegang teguh azas integritas dan bekerja secara profesional. Disetiap  kunjungannya pria asal Aceh juga selalu membuka ruang diskusi baik beserta Ketua, Anggota KPU yang dikunjungi maupun dengan para pejabat dan staf untuk menampung masukan, aspirasi dari tiap satker. (humas kpu ri dosen/foto: dosen/ed diR)