Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dihadapkan pada tantangan besar melaksanakan tugas sosialisasi, baik Pemilu maupun Pemilihan 2024. Meski demikian prestasi tingkat partisipasi yang baik pada Pemilu 2019 menjadi bukti, ketika ada semangat dan kerja keras maka target yang hendak diperoleh akan tercapai. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menerima audiensi KPU se-DKI Jakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di Kantor KPU RI, Jumat (4/3/2022). Selain Dewa, turut mendampingi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI Cahyo Ariawan serta Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Setjen KPU RI, Robby Leo Agust dan Kepala Bagian Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Setjen KPU RI, Yasmine Yuniar. Dewa juga menyampaikan walau ditahap awal bagian partisipasi pemilih belum terlihat hasil kerjanya namun dibagian akhir, masyarakat akan bertanya sejauh mana hasil kerja dari sosialisasi terhadap partisipasi pemilih. "Tahapan berakhir pasti orang-orang bertanya tentang bagaimana partisipasi masyarakat saat ini,” tambah Dewa. Sementara itu pertemuan ini juga dimanfaatkan oleh KPU se-DKI Jakarta untuk melapor, berkoordinasi bahkan bertanya tentang upaya peningkatan partisipasi pemilih di Pemilu dan Pemilihan 2024. Seperti Anggota KPU DKI Jakarta Marlina yang bertanya tentang tindak lanjut program dan anggaran Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Juga Anggota KPU Kota Jakarta Barat, Nursini yang menyampaikan apresiasi stakeholder atas program KP3 yang direspon positif masyarakat. Cahyo Ariawan merespon pertanyaan terkait kelanjutan program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Menurut dia program ini masih berlanjut dan KPU membuka ruang seluas-luasnya bagi pemda untuk mendukung program ini melalui kerja sama. Sementara itu Robby Leo Agustus menyampaikan terkait semangat munculnya Bakohumas. Juga upaya mengevaluasi program ini untuk mengetahui efektivitas dan inovasi. Sedangkan Yasmine Yuniar memperkuat jawaban terkait kelanjutan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dia mengungkapkan bagiannya sedang menggabungkan  untuk PKPU Pemilu dan Pemilihan untuk terkait pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Turut hadir Anggota KPU Kota Jakarta Utara Leli Sofyan dan Anggota KPU Kota Jakarta Timur Tri Endraningsih. (humas kpu james/foto:hilvan)

Komisioner KPU RI yang membidangi Divisi Data dan Informasi Viryan Aziz pada Jumat, 4 Maret 2022 melakukan supervisi dan monitoring Pengelolaan Pemuthakiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Kelembagaan Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende. Viryan Aziz dan rombongan dijemput oleh Anggota KPU Provinsi NTT Divis Data dan Informasi Fransiskus V. Diaz di Bandara El Tari Kupang pada Kamis, 3 Maret 2022 sebelum melanjutkan penerbangan ke Kota Ende. Di Ende ia disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Ende Adolorata Maria Da Lopez Bi bersama Anggota KPU Kabupaten Ende dan sejumlah Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Ende. Sesuai laporan kontributor di Kantor KPU Kabupaten Ende Viryan Aziz menyampaikan beberapa pandangan mengenai isu dan proses politik yang berkembang di tanah air, serta manajemen Kepemiluan menuju kematangan berdemokrasi pada PenyelenggaraanPemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. Ia juga memperkenalkan aplikasi (lindungihakmu) dalam Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.  Selain agenda khusus di atas, Viryan Aziz menyempatkan diri mengunjungi situs bersejarah Rumah Pengasingan Bung Karno (Serambi Soekarno), Taman Renungan Bung Karno dan Danau Kelimutu. Sesuai rencana, Viryan Aziz juga akan mengunjungi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 5 Maret 2022 pukul 09.00 Wita

Jakarta, kpu.go.id – Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016 telah mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan jatuh pada tahun 2024. Tersisa tiga tahun menuju proses demokrasi krusial ini. Dan menuju keserentakan tersebut akan ada sejumlah peristiwa yang menyertai salah satunya berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala daerah baik di tahun 2022, 2023 dan 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, menyerahkan proses penggantian kepala daerah definitif tersebut menjadi Penjabat kepala daerah (Pj) sesuai aturan berlaku yakni oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disampaikan Ketua KPU RI, Ilham Saputra saat hadir sebagai narasumber dalam dialog publik dengan tema "Pergantian Masa Jabatan Kepala Daerah 2022-2023 Menuju Pemilu 2024: Dinamika Politik, Keamanan dan Efektivitas Pemerintah Daerah", yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bekerjasama dengan Institute For Politics, Peace and Security Studies, Rabu (2/3/2022). Menurut Ilham sesuai aturan juga maka Pj akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi kriteria. Selain membahas terkait Pj, pada kesempatan ini, Ilham juga menjelaskan beberapa strategi KPU mempersiapkan tahapan di antara memperkuat kerja sama antar lembaga dan instansi, memperkuat penggunaaan teknologi informasi dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan, menyusun tahapan pemilu dan pemilihan dengan memerhatikan implikasi tahapan yang beririsan, mengoptimalkan kapasitas dan manajemen SDM, serta mengoptimalkan anggaran di setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Dia juga menyampaikan fokus KPU dalam mempersiapkan dan mengelola badan ad hoc agar dapat memberikan dukungan yang maksimal dalam kesuksesan setiap tahapan. Selanjutnya Ilham juga menyampaikan bahwa tantangan yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan adalah tahapan yang beririsan selain itu masih berlangsungnya pandemi Covid-19 serta potensi cuaca mengingat hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilu jatuh pada 14 Februari 2024. “Tahun 2024 merupakan tahun politik, kemungkinan masih akan marak informasi hoaks melalui media sosial ataupun lainnya,” tutur Ilham. Sementara Kasubdit Wilayah IV Dit FDKH L Saydiman Marto yang hadir mewakili Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menyampaikan paparan mengenai mekanisme pengisian 271 Kepala Daerah yang berakhir masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023. Dia juga menyampaikan jumlah kebutuhan Penjabat Kepala Daerah, kriteria dan kapan Penjabat kepala daerah dibutuhkan, prosedur penunjukan Penjabat, hingga tugas dan wewenang penanggungjawab kepala daerah. Adapun Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris berharap euforia pemilu tetap dalam batas wajar yang juga berdampak baik bagi bangsa. Merespon paparan sebelumnya, Dosen Magister Ilmu Politik FISIP UMJ, Assoc Prof Sri Yunanto menilai pergantian 272 kepala daerah (2022-2023) cukup strategis dan sarat dengan nuansa politik. Oleh karenanya dia berharap prosesnya transparan sehingga tidak berimplikasi pada kondisi politik, administratif, ekonomi dan bisnis, hingga keamanan. Sementara dalam sambutannya Kepala Prodi MIPOL FISIP UMJ, Asep Setiawan menyampaikan banyak terima kasih kepada para pemateri yang telah hadir pada hari ini. Dia berharap apa yang disampaikan menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan. "Sehingga selesai kegiatan ini kita bisa memberikan rekomendasi yang menjadi solusi tepat bagi proses politik bangsa Indonesia," kata Asep. (humas james/foto:hilvan/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, resmi ditetapkan pada 14 Februari 2024. Penentuan hari dan tanggal tersebut sekaligus menandai kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tahapan pemilu yang juga akan beririsan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari, irisan menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan menjadi satu tantangan bagi penyelenggara pemilu. Meski begitu KPU menyiapkan langkah antisipatif berpedoman pada semangat inovatif. Seperti penyiapan regulasi yang lebih awal, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, menghitung dan memastikan kebutuhan anggaran hingga optimalisasi teknologi informasi. Hal ini disampaikan Hasyim saat hadir memenuhi undangan Kompas XYZ Forum bersama Ketua KPU RI Ilham Saputra, Anggota KPU RI Arief Budiman dan Viryan, di Menara Kompas, Selasa (1/3/2022). Pada pertemuan yang turut dihadiri secara daring Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta Pramono Ubaid Tanthowi tersebut, Hasyim juga menyampaikan hakikat lembaga KPU yakni melayani masyarakat, dan oleh sebab itu KPU akan berupaya semaksimal mungkin menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sebaik-baiknya. Narasumber lain, Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja juga menyampaikan tantangan lembaganya menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Terutama tantangan perbedaan UU Pemilu dan Pemilihan yang menurut dia dapat membingungkan penyelenggara ditingkat bawah (ad hoc). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa berharap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 dapat berjalan lebih baik. Terlebih hasil riset Litbang Kompas mengungkap ada harapan dan optimisme yang besar dari masyarakat dari KPU yang akan menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti. Sementara itu Guru Besar Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti berharap partai politik juga turut andil dalam menjaga dan meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti. Menurut dia meski KPU memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi tersebut namun partai politik sebagai peserta jauh lebih berkepentingan untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebelumnya, Kompas melalui Wakil Pemimpin Umum Budiman Tanuredjo serta Pemimpin Redaksi Sutta Dharmasaputra menyampaikan hasil jajak pendapat untuk mengetahui harapan publik akan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Disampaikan juga tantangan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan yang berbeda dibanding pemilu maupun pemilihan sebelumnya. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Terbaik III untuk kategori Karya (26/02/2022). Penghargaan diberikan oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra kepada Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu dalam acara Rapat Pimpinan Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Surabaya Jawa Timur.  Turut hadir dan mengikuti kegiatan ini anggota KPU Provinsi NTT Lodowyk Fredrik, Fransiskus V. Diaz, Yosafat Koli dan Sekretaris Kusmanto Riwu Djo Naga. Dalam kategori karya posisi Terbaik I diraih oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terbaik II diraih oleh KPU Provinsi Gorontalo dan Terbaik III diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Thomas Dohu menyampaikan terima kasih atas kerja keras Tim Sosdiklih KPU Provinsi NTT atas prestasi dalam pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dan Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Di kesempatan yang sama Sekretaris KPU Provinsi NTT Kusmanto Riwu Djo Naga menyampaikan bahwa penghargaan ini diterima berkat sinergi yang baik antara Komisioner dan jajaran Sekretariat dalam tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja KPU Provinsi NTT ke depan.

Surabaya, kpu.go.id - Koordinasi menjadi hal penting dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Tidak hanya internal, tapi juga kesamaan pandangan antar lembaga dibutuhkan dalam menyikapi satu peraturan atau regulasi. Atas dasar tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rapat Pimpinan yang berlangsung Kamis (24/2/2022) menggelar diskusi panel yang menghadirkan para pemangku kepentingan mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono mengawali kegiatan ini dengan mengajak semua pihak untuk belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya bagi pelaksanaan di 2024. Pengalaman berharga seperti penggunaan lima kotak secara bersamaan yang nyatanya membutuhkan sosialisasi yang masif bagi pemilih. "Menyangkut pemilu lima kotak juga berdampak pada beban kerja berlebih hingga anggaran menjadi tidak efisien," kata Slamet. Di kesempatan kedua, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani menegaskan komitmen kementeriannya mendukung penyediaan pemilih melalui DAK2 dan DP4. Dia juga menyampaikan upaya kementeriannya untuk memastikan netralitas ASN, serta sepakat untuk bersama menyukseskan proses demokrasi di 2024. Anggota DKPP RI Didik Supriyanto menyambut baik hasil survei Populi Center terkait persepsi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Meski begitu dia berpesan agar penyelenggara pemilu mempertahankan kepercayaan tersebut dengan kerja keras serta meningkatkan integritas dan profesionalitas. "Agar semua keputusan yang dibuat lembaga merujuk UU," tambah dia. Narasumber terakhir, Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengajak KPU memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan hal lain selain regulasi. Sebab menurut dia tahapan Pemilu 2024 yang panjang akan sangat melelahkan. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi sejak dini agar partisipasi pemilih nanti tetap terjaga. "Dengan waktu yang luas dan tidak terbatas, begitu juga panduan dan bimtek," kata Afif. Setelah sesi pemaparan, diskusi yang dipandu Sub Koordinator Informasi Publik dan Media Sosial Setjen KPU RI Reni Rinjani ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hadir menyaksikan diskusi panel ini, Ketua KPU RI Ilham Saputra, Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Arief Budiman, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Deputi bidang Dukungan teknis Eberta Kawima, beserta pejabat eselon II Setjen KPU RI, jajaran Setjen KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh. (humas kpu ri tenri/foto hilvan/ ed diR)