Berita Terkini

Bogor, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rumusan Kebijakan Syarat Pendidikan Bakal Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Persiapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, 8-10 Maret 2022. Di hari pertama saat membuka kegiatan, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menekankan pentingnya kesiapan energi, sumber daya manusia (SDM) dan regulasi menghadapi dimulainya tahapan di 2022. Dia juga mengajak agar semua yang dilakukan fokus, sehingga seluruh tahapan bisa dilaksanakan dengan baik. “Diharapkan agar Biro Teknis dapat mempersiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 dengan lebih terperinci dan detail," Ucap Ilham. Ilham juga berharap agar Aplikasi Sirekap dapat digunakan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Terkait pembentukan dapil diharapkan agar seluruh satker KPU dapat berperan aktif dan mengerti terhadap proses pembentukan dapil, sehingga diharapkan seluruhnya dapat dipersiapkan dengan baik untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Pada sesi pengarahan Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting berharap agar Biro Teknis dapat melihat beberapa catatan hasil review dan evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Pemilu 2024 dan diharapkan agar kendala yang terjadi di tahun 2019 tidak terjadi kembali pada Pemilu 2024. Terkait verifikasi ijazah para calon pada tahap pencalonan diharapkan agar Biro Teknis dapat berkoordinasi kembali dengan pihak dinas pendidikan karena ada beberapa kebijakan yang berubah terkait proses pengeluaran ijazah. Sementara, Anggota KPU RI lainnya Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan adanya dukungan penuh terhadap dapil, serta Diharapkan Biro Teknis dapat lebih rinci dan detail terkait pembagian batasan wilayah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses penentuan kursi dapil. Terkait penggunaan dokumen seperti ijazah mengusulkan agar dibuatkan juknis khusus terkait dokumen atau ijazah yang digunakan oleh calon pada saat proses verifikasi. Pada kesempatan yang sama Dewa juga Mengusulkan agar KPU dapat mengkaji kembali seluruh data – data dan saran yang masuk dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, serta Diharapkan agar KPU RI dapat berkoordinasi dengan pihak Kemendagri terkait data yang akan digunakan saat Pemilu 2024. Pengarahan terakhir disampaikan Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari yang menyampaikan syarat pendidikan calon/pasangan calon, bukti dokumen syarat pendidikan, perlakuan/konsekuensi terhadap dokumen syarat pendidikan yang tidak sesuai ketentuan (sanksi administrasi dan pidana), serta mekanisme klarifikasi atau pembuktian terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen syarat pendidikan "Perlu memperhatikan kembali hal – hal yang tercantum dalam PKPU terkait Pemilu dan Pemilihan 2024 dan Perlu mengecek kembali Undang - Undang Pemda terbaru terkait ijazah," Tegas Hasyim Turut hadir, Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU RI Eberta Kawima, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Setjen KPU RI Melgia Carolina Van Harling, serta jajaran pegawai Setjen KPU RI. (humas james/foto: james/ed diR)

Morotai, kpu.go.id - Bertambah lagi kabupaten di Tanah Air yang meluncurkan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Terbaru Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara yang meluncurkan program ini sekaligus melaksanakan penandatanganan dan pengukuhan kader, Rabu (9/3/2022). Kegiatan turut dihadiri secara daring Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan. Juga Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara serta KPU Kab/Kota se-Provinsi Maluku. Sementara hadir secara luring, Ketua Anggota KPU Pulau Morotai, Wakil Bupati Pulau Morotai, Camat Morotai Selatan Barat, serta para kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. “Kami sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan sebagaimana tujuan akan mampu meningkatkan kualitas partisipasi juga membangun situasi, budaya demokrasi yang semakin maju dan sehat,” kata I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. “Tingginya partisipasi harus diikuti kualitas, oleh karena itu pendidikan pemilih penting meningkatkan kualitas dan tidak lagi melihat (calon) berdasarkan individual,” ujar Ketua KPU Maluku Utara, Pudja Sutamat yang juga mengatakan tingkat partisipasi di Kab Pulau Morotai selalu tinggi disetiap pemilu dan pemilihan. Sebelumnya Bupati Morotai, Benny Laos menyambut baik hadirnya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Waringin. Dia berharap program ini nantinya juga akan melahirkan penyelenggara yang berkualitas serta pemilih yang mengawasi. Pada kesempatan ini juga berlangsung penandatanganan antara Ketua Anggota KPU Pulau Morotai dengan Camat Morotai Selatan Barat. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Pontianak, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra mengunjungi sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat, untuk melihat langsung kesiapan jajaran KPU dalam menghadapi dimulai tahapan Pemilu 2024. Setidaknya ada 3 kab/kota yang didatangi, termasuk KPU Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri. Pada kunjungan ini, Ilham berpesan agar jajaran KPU di provinsi dan kab/kota di Kalimantan Barat untuk menyiapkan diri, baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana. Selain itu juga melakukan langkah antisipasi, dari persoalan atau permasalahan yang muncul pada pemilu dan pemilihan sebelumnya. "Saya berharap persoalan yang nanti menjadi sandungan bagi kita dapat diantisipasi dari sekarang," pesan Ilham pada kunjungan hari terakhir di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (6/3/2022).  Ilham juga berpesan agar jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota tetap intens berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah masing-masing, dalam menyiapkan anggaran pemilihan kepala daerah. "Tentu ini harus diperkirakan kembali, direncanakan dengan baik," kata Ilham di Kantor KPU Kota Pontianak. Sebelumnya pada dua kunjungan di Kantor KPU Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang Ilham juga menyampaikan tujuannya untuk menguatkan konsolidasi kelembagaan, menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Dia juga berpesan kepada penyelenggara agar tetap memegang teguh azas integritas dan bekerja secara profesional. Disetiap  kunjungannya pria asal Aceh juga selalu membuka ruang diskusi baik beserta Ketua, Anggota KPU yang dikunjungi maupun dengan para pejabat dan staf untuk menampung masukan, aspirasi dari tiap satker. (humas kpu ri dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dihadapkan pada tantangan besar melaksanakan tugas sosialisasi, baik Pemilu maupun Pemilihan 2024. Meski demikian prestasi tingkat partisipasi yang baik pada Pemilu 2019 menjadi bukti, ketika ada semangat dan kerja keras maka target yang hendak diperoleh akan tercapai. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menerima audiensi KPU se-DKI Jakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di Kantor KPU RI, Jumat (4/3/2022). Selain Dewa, turut mendampingi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI Cahyo Ariawan serta Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Setjen KPU RI, Robby Leo Agust dan Kepala Bagian Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Setjen KPU RI, Yasmine Yuniar. Dewa juga menyampaikan walau ditahap awal bagian partisipasi pemilih belum terlihat hasil kerjanya namun dibagian akhir, masyarakat akan bertanya sejauh mana hasil kerja dari sosialisasi terhadap partisipasi pemilih. "Tahapan berakhir pasti orang-orang bertanya tentang bagaimana partisipasi masyarakat saat ini,” tambah Dewa. Sementara itu pertemuan ini juga dimanfaatkan oleh KPU se-DKI Jakarta untuk melapor, berkoordinasi bahkan bertanya tentang upaya peningkatan partisipasi pemilih di Pemilu dan Pemilihan 2024. Seperti Anggota KPU DKI Jakarta Marlina yang bertanya tentang tindak lanjut program dan anggaran Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Juga Anggota KPU Kota Jakarta Barat, Nursini yang menyampaikan apresiasi stakeholder atas program KP3 yang direspon positif masyarakat. Cahyo Ariawan merespon pertanyaan terkait kelanjutan program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Menurut dia program ini masih berlanjut dan KPU membuka ruang seluas-luasnya bagi pemda untuk mendukung program ini melalui kerja sama. Sementara itu Robby Leo Agustus menyampaikan terkait semangat munculnya Bakohumas. Juga upaya mengevaluasi program ini untuk mengetahui efektivitas dan inovasi. Sedangkan Yasmine Yuniar memperkuat jawaban terkait kelanjutan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dia mengungkapkan bagiannya sedang menggabungkan  untuk PKPU Pemilu dan Pemilihan untuk terkait pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Turut hadir Anggota KPU Kota Jakarta Utara Leli Sofyan dan Anggota KPU Kota Jakarta Timur Tri Endraningsih. (humas kpu james/foto:hilvan)

Komisioner KPU RI yang membidangi Divisi Data dan Informasi Viryan Aziz pada Jumat, 4 Maret 2022 melakukan supervisi dan monitoring Pengelolaan Pemuthakiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Kelembagaan Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende. Viryan Aziz dan rombongan dijemput oleh Anggota KPU Provinsi NTT Divis Data dan Informasi Fransiskus V. Diaz di Bandara El Tari Kupang pada Kamis, 3 Maret 2022 sebelum melanjutkan penerbangan ke Kota Ende. Di Ende ia disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Ende Adolorata Maria Da Lopez Bi bersama Anggota KPU Kabupaten Ende dan sejumlah Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Ende. Sesuai laporan kontributor di Kantor KPU Kabupaten Ende Viryan Aziz menyampaikan beberapa pandangan mengenai isu dan proses politik yang berkembang di tanah air, serta manajemen Kepemiluan menuju kematangan berdemokrasi pada PenyelenggaraanPemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. Ia juga memperkenalkan aplikasi (lindungihakmu) dalam Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.  Selain agenda khusus di atas, Viryan Aziz menyempatkan diri mengunjungi situs bersejarah Rumah Pengasingan Bung Karno (Serambi Soekarno), Taman Renungan Bung Karno dan Danau Kelimutu. Sesuai rencana, Viryan Aziz juga akan mengunjungi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 5 Maret 2022 pukul 09.00 Wita

Jakarta, kpu.go.id – Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016 telah mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan jatuh pada tahun 2024. Tersisa tiga tahun menuju proses demokrasi krusial ini. Dan menuju keserentakan tersebut akan ada sejumlah peristiwa yang menyertai salah satunya berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala daerah baik di tahun 2022, 2023 dan 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, menyerahkan proses penggantian kepala daerah definitif tersebut menjadi Penjabat kepala daerah (Pj) sesuai aturan berlaku yakni oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disampaikan Ketua KPU RI, Ilham Saputra saat hadir sebagai narasumber dalam dialog publik dengan tema "Pergantian Masa Jabatan Kepala Daerah 2022-2023 Menuju Pemilu 2024: Dinamika Politik, Keamanan dan Efektivitas Pemerintah Daerah", yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bekerjasama dengan Institute For Politics, Peace and Security Studies, Rabu (2/3/2022). Menurut Ilham sesuai aturan juga maka Pj akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi kriteria. Selain membahas terkait Pj, pada kesempatan ini, Ilham juga menjelaskan beberapa strategi KPU mempersiapkan tahapan di antara memperkuat kerja sama antar lembaga dan instansi, memperkuat penggunaaan teknologi informasi dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan, menyusun tahapan pemilu dan pemilihan dengan memerhatikan implikasi tahapan yang beririsan, mengoptimalkan kapasitas dan manajemen SDM, serta mengoptimalkan anggaran di setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Dia juga menyampaikan fokus KPU dalam mempersiapkan dan mengelola badan ad hoc agar dapat memberikan dukungan yang maksimal dalam kesuksesan setiap tahapan. Selanjutnya Ilham juga menyampaikan bahwa tantangan yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan adalah tahapan yang beririsan selain itu masih berlangsungnya pandemi Covid-19 serta potensi cuaca mengingat hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilu jatuh pada 14 Februari 2024. “Tahun 2024 merupakan tahun politik, kemungkinan masih akan marak informasi hoaks melalui media sosial ataupun lainnya,” tutur Ilham. Sementara Kasubdit Wilayah IV Dit FDKH L Saydiman Marto yang hadir mewakili Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menyampaikan paparan mengenai mekanisme pengisian 271 Kepala Daerah yang berakhir masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023. Dia juga menyampaikan jumlah kebutuhan Penjabat Kepala Daerah, kriteria dan kapan Penjabat kepala daerah dibutuhkan, prosedur penunjukan Penjabat, hingga tugas dan wewenang penanggungjawab kepala daerah. Adapun Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris berharap euforia pemilu tetap dalam batas wajar yang juga berdampak baik bagi bangsa. Merespon paparan sebelumnya, Dosen Magister Ilmu Politik FISIP UMJ, Assoc Prof Sri Yunanto menilai pergantian 272 kepala daerah (2022-2023) cukup strategis dan sarat dengan nuansa politik. Oleh karenanya dia berharap prosesnya transparan sehingga tidak berimplikasi pada kondisi politik, administratif, ekonomi dan bisnis, hingga keamanan. Sementara dalam sambutannya Kepala Prodi MIPOL FISIP UMJ, Asep Setiawan menyampaikan banyak terima kasih kepada para pemateri yang telah hadir pada hari ini. Dia berharap apa yang disampaikan menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan. "Sehingga selesai kegiatan ini kita bisa memberikan rekomendasi yang menjadi solusi tepat bagi proses politik bangsa Indonesia," kata Asep. (humas james/foto:hilvan/ed diR)