Berita Terkini

Bandung, kpu.go.id - Menghadapi dimulainya tahapan Pemilu 2024, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah faktor penting yang harus terpenuhi selain anggaran dan sarana prasarana.  Atas dasar itulah, pada Jumat (11/3/2022), Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara serentak melantik 2.123 pejabat pengawas, tingkat KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Jumat (11/3/2022). Pelantikan yang turut disaksikan Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno secara daring ini, juga dihadiri secara luring Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, yang sekaligus memimpin jalannya pengambilan sumpah/janji Pejabat Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.  Dalam sambutannya, Purwoto yang membacakan sambutan Sekjen KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan pentingnya penataan organisasi guna memperluas fungsi pelayanan agar lebih kompetitif, inovatif dan produktif. Selain itu penataan organisasi sebagai bagian penting dan strategis, mengingat fungsi dan tugas sekretariat sebagai pemberi dukungan dan pelayanan teknis serta administrasi guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dalam sambutannya yang lain, Purwoto juga berpesan agar pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas konsolidasi, koordinasi serta meningkatkan kompetensi. "Saya berharap saudara/i dapat menjadi pemimpin yang hadir di tengah para stafnya. Selain menjalankan tugas dan fungsinya mengelola potensi, mengembangkan kemampuan dan membangun dialog dengan para staf," tambah Purwoto. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat turut dihadiri Ketua dan Anggota, Plt Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, serta sejumlah Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (humas kpu ri dianR/foto: dianR-anggri/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman berpesan agar seluruh satuan kerja (satker) KPU fokus memperbaiki 8 area perubahan reformasi birokrasi. Termasuk tata kelola administrasi dan peningkatan sumber daya manusia, ouput kerja, akuntabilitasnya, proses kerja, transparansi serta kualitas kerja. Hal tersebut ditekankan Arief saat memberi arahannya dalam Kick Off/Pembangunan Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang digelar KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara daring, Kamis (10/2/2022). “Salah satu ciri negara demokratis terselenggaranya pemilu yang ajeg, 5 tahun sekali, bangsa bersepakat cara memilih pemimpin melalui pemilu. Jadi untuk terpilihnya pemimpin baik itu sangat strategis, bapak/ibu sekalian cukup strategis memberi peran," ujar Arief.  Dalam penerapan reformasi birokrasi yang baik, Arief juga berpesan agar mencatatkan hal yang lebih baik atau mewariskan hal yang lebih baik dan bukan hanya kepentingan saat ini. Untuk itu, seluruh jajaran pimpinan dan staf memiliki komitmen untuk mewariskan hal-hal yang positif. "Karena suatu saat kita tidak selama ada di sini pasti kita berpindah tempat promosi jabatan, reformasi birokrasi menjadi penting," ujar Arief.  Sekretaris KPU Provinsi NTT, Kusmanto Riwu Djo Naga menyampaikan nilai reformasi birokrasi yang diperoleh dari Kementerian PANRB sebesar 65 poin dengan level CC. Dengan nilai tersebutlah, kata Kusmanto, kegiatan kick off untuk membangun komitmen peningkatan reformasi birokrasi di KPU se-Provinsi NTT ini digelar. "Ini menjadi pemicu kita di tahun 2021 dan 2022 akan diperbaiki kinerja kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Kusmanto. Lebih lanjut, Kusmanto menyebutkan 8 area perubahan reformasi birokrasi dilaksanakan pihaknya pada 2021 antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan dan penataan organisasi, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas publik. Selain itu, survei kepuasan dilakukan KPU Provinsi NTT terhadap pihak eksternal. "Alhamdulillah 67 responden pihak eksternal memberikan cukup baik 75 persen, dalam arti seluruh kegiatan provinsi kabupaten/kota dirasakan puas oleh masyarakat," ujar Kusmanto.  Komitmen meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU se-NTT pun diucapkan oleh Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu yang diikuti para jajaran KPU se-NTT. "Dengan mengucap syukur kepada tuhan yme, kami segenap jajaran komisi pemilihan umum dan sekretariat KPU provinsi, KPU kab dan KPU kota dalam wilayah kerja Provinsi NTT menyatakan siap melaksanakan reformasi birokrasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel dengan pelayanan publik yang prima," ucap Thomas. (humas kpu ri tenri/foto: dianR/ed diR)

akarta, kpu.go.id - Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2020 mendominasi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) selama kurun waktu 2021. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pleno Khusus MK 2021 yang digelar di Gedung MK, Kamis (10/2/2022). Pada sidang yang turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra serta beberapa pimpinan lembaga negara dan Panglima TNI tersebut, Ketua MK Anwar Usman dalam laporannya menyampaikan jumlah sengketa PHP yang masuk selama 2021 lebih banyak dibanding pengajuan lain seperti Pengujian Undang-undang (PUU) ataupun Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).  Sengketa PHP 2020 yang disisang selama 2021 sendiri sebanyak 153 perkara, dan diputus sebanyak 151 perkara. Adapun PUU sebanyak 121 perkara dan diputus sebanyak 99 perkara. Sementara SKLN terdapat 3 perkara dan sampai tahap putusan sebanyak 3 perkara. Pada kesempatan ini Anwar juga mengungkap pada 2021 banyak pihak yang menguji materi Undang-undang (UU) Pemilu sebanyak 9 kali, selain UU Cipta Kerja yang mempunyai jumlah penguji materi yang sama. Sementara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah MK merespon masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dengan tetap menyelenggarakan sidang secara virtual. “Saya melihat semangatnya sangat jelas, memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat, memudahkan akses bagi pencari keadilan untuk tegaknya hukum dan kemanusiaan,” kata Jokowi. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana kembali membuat film kepemiluan menyambut Pemilu dan Pemilihan 2024. Sebelumnya pada Pemilu 2019, KPU RI telah membuat film kepemiluan, "Suara April" yang cukup sukses diterima dan membawa pesan kepemiluan kepada masyarakat.  Merealisasikan rencana tersebut, pada Kamis (10/3/2022), dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Film Pemilu 2024 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 "Konsep Skenario Film Pemilu 2024, Studi Banding Film Suara April Pemilu 2019", dengan mengundang sejumlah pakar perfilman Tanah Air. Beberapa nama yang diundang sebagai narasumber antara lain, Penulis Skenario Senior Alim Sudio, Sutradara Chairun Nissa serta Penanggung Jawab Film Antikorupsi Epi Handayani.  Sebelumnya kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima yang FGD mengatakan strategis ya media film untuk menyampaikan sosialisasi serta edukasi kepemiluan kepada publik. Selain itu dia berharap melalui media audio visual ini dapat juga menjadi literasi masyarakat untuk kemudian ikut aktif dalam setiap tahapan kepemiluan.  "Media film ini masih disambut baik oleh masyarakat. Itu (film) salah satu hiburan, kegiatan yang sifatnya entertain, masih dicari dilihat," kata Wima. Sementara pada sesi sebelumnya, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan mengatakan KPU dituntut untuk melakukan inovasi maupun strategi sosialisasi yang lebih variatif dan out of the box, salah satunya melalui pembuatan film pemilu. Tujuannya untuk menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat melalui sarana yang informatif dan edukatif, mengubah pola pikir masyarakat bahwa pemilu adalah suatu proses menghibur dan menyenangkan serta menjaring masyarakat penikmat film di Indonesia sehingga merasa menjadi bagian penting proses pemilu. "Dan keempat menghilangkan sekat di masyarakat," ujar Cahyo. Sementara itu pada sesi FGD para narasumber menjelaskan banyak hal, mulai dari proses pembuatan film anti korupsi yang disampaikan Epi Handayani, atau ilmu perfilman yang disampaikan Alim Sudio. Adapun Sutradara Chairun Nissa menilai film yang baik adalah yang bisa mewakili masyarakat. Dia juga mengapresiasi keinginan KPU untuk membuat kembali film kepemiluan sebagai sarana mencerdaskan masyarakat. Turut hadir mengikuti jalannya FGD, Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna, Inspektur Wilayah 3 Nur Wakid Aliyusron serta sejumlah pejabat di lingkungan KPU RI. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Proses seleksi naskah Call For Paper untuk kegiatan Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu berlangsung selama 3 hari mulai 9-11 Maret 2022. Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi berharap tim penilai naskah dapat menyeleksi naskah dengan memerhatikan keterwakilan beragam hal. Keberagaman tersebut seperti latar belakang penulis dan juga wilayah atau asal.    Dari sisi latar belakang, Pramono mengharapkan agar ada keterwakilan berbagai pihak seperti akademisi, pemantau, mahasiswa dan bukan didominasi penyelenggara pemilu. Dari sisi daerah, Pramono menilai dengan beragamnya latar belakang wilayah dari penulis naskah, dapat pula menggambarkan betapa beragamnya pemilu diberbagai wilayah.   "Dengan banyak latar belakang, perspektifnya berbeda-beda akan membuat pengayaan dari sisi perspektif jauh lebih kaya dibanding hanya dari perspektif penyelenggara pemilu mendominasi membicarakan teknis kuramg refleksi," ucap Pramono saat membuka Rapat Pelaksanaan Seleksi Naskah Call For Paper Kegiatan Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu yang digelar di Jakarta, Rabu (9/3/2022). Selain keterwakilan berbagai latar belakang, Pramono menekankan agar tim penilai dalam memilah 24 naskah yang akan terpilih tak perlu membagi rata atas tiga subtema yang telah ditentukan antara lain teknis, hukum, dan kelembagaan. Menurutnya, tim penilai bisa mempertimbangkan dari sisi jumlah sehingga tak perlu membagi rata. Pramono mengatakan tim penilai dapat mempertimbangkan keterwakilan dari tiga subtema. Ketua Tim Penilai Independen, Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim menyampaikan keseluruhan tim yang terdiri 5 orang telah mendiskusikan untuk menyelesaikan penilaian lebih cepat. Hasil diskusinya menetapkan satu naskah akan dibaca dua anggota sehingga dalam pemeriksaan tidak melibatkan seluruh tim. Gaffar menyampaikan ada 88 naskah yang diperiksa tim. Mengenai permintaan keterwakilan profesi dan daerah serta kesetaraan naskah, Gaffar menyampaikan akan mendiskusikannya agar memastikan mendeteksi keterwakilan dalam menyeleksi naskah. Terkait potensi naskah yang sekiranya memiliki gagasan yang bagus sehingga dapat diberi ruang untuk perbaikan, Gaffar sepakat dan akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menyeleksi naskah dengan gagasan yang bagus tetapi belum selesai. Program Officer Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama menyampaikan mekanisme pembagian pemeriksaan naskah antar tim. Sekiranya 34-36 yang akan dibaca tiap anggota tim. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramitha menjelaskan terkait penilaian. Nurlia mengatakan penilaian skoring dilakukan melihat posisi keranga naskah, bahasa, ketajaman analisis permasalahan, manfaat gagasan untuk kebijakan, penulisan referensi, serta fokus penelitian. Terkait skoring, Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Insiatif Muhammad Ihsan Maulana menyarankan agar penilaian dijumlahkan tidak menggunakan penilaian skoring skala 1-10 agar memudahkan. Secara daring hadir anggota tim penilai, Dosen Universitas Padjadjaran Ari Ganjar Hendriansyah menyarankan agar menetapkan minum skoring naskah yang akan ditindaklanjuti atau lolos, semisal 50 ke atas lebih lanjut. Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Setjen KPU RI Lucky Firnandy Majanto mengatakan konferensi akan digelar 5 April 2022 sehinvga diharapkan penilaian rampung sebelum hari itu. Lucky mengatakan akan mengundang Menteri Politik, Hukum, dan HAM untuk hadir pada konferensi tersebut.  Setelah dibuka, rapat dilanjutkan dihari Kamis (10/3) dengan agenda menyeleksi 88 naskah Call For Paper umtuk kegiatan Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu.  (humas kpu ri tenri/ foto: tenri/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menekankan pentingnya sinergisitas dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan kompleksitas Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.  Hal tersebut disampaikan Dewa saat memberikan materi pada Dialog Virtual Serial #4 Pendidikan Pemilih mengangkat tema “Tantangan Kompleksitas Pemilu 2024 dan Strategi Pendidikan Pemilih Pemilu”  digelar KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara daring, Selasa (8/3/2022). "Kami, KPU meyakini peran para pihak, akademisi, pegiat pemilu, menjadi penting menghadapi tahun 2024 nanti," ucap Dewa. Dewa berharap dengan koordinasi ini, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 akan dapat berjalan dengan baik. Hampir sama, Ketua KPU Provinsi Sulteng Tanwir Lamaming saat membuka acara menyampaikan pentingnya membangun strategi dan menjawab tantangan kompleksitas pemilu dan pendidikan pemilih. Narasumber lainnya, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Idham Holik menyampaikan dari sisi regulasi tidak ada revisi sehingga tidak ada perubahan. Senada dengan Dewa, Idham juga meyakini berita hoaks dan disinformasi juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dan dipikirkan cara menekannya pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 mendatang. Pendidikan pemilih menjadi kewajiban KPU dan juga diyakini Idham dapat menjadi senjata mengantisipasi tantangan kompleksitas. "Kewajiban kita mencerdaskan bangsa, spesifik pemilih, wajib bagi kita semua," ucap Idham.  Anggota KPU Provinsi Sulteng Sahran Raden menyampaikan juga terkait regulasi yang tidak mengalami revisi. Undang-undang yang akan digunakan pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang, diyakini Sarhan berpotensi memunculkan kompleksitas yang sama terjadi pada Pemilu 2019. "Itu akan bisa terjadi juga pada pemilu 2024, saya mengkategorikan ada beberapa isu dan problematika 2024, yang sudah disampaikan pak Dewa (hoaks, politik identitas, politik uang, kampanye dan DPT, dan sebagainya)," ujarnya.  Narasumber terakhir, Akademisi UIN Jakarta Dzuriyatun Toyibah menyampaikan bahwa tantangan yang akan dihadapi dari tahun ke tahun hampir sama yakni politik uang, daftar pemilih tetap sehingga yang penting dilihat penurunannya dari tahun ke tahun untuk mencari cara pencegahannya. Pencegahan terhadap berbagai tantangan pun dinilainya perlu dipikirkan dan menjadi bagian dari tujuan jangka panjang dan bukan sekedar sesuatu untuk menghadapi pemilu. Dzuriyatun menekankan dari aspek partisipasi masyarakat segi substantifnya yakni memilih secara rasional. Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, kata Dzuriyatun, maka pemilu juga menjadi semakin berkualitas. "Jadi ini saya mau melihat meningkatnya partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi yang berkualitas, itu adalah bagian upaya meningkatkan demokrasi dan pemilu," ujar Dzuriyatun. (humas kpu ri tenri/foto: hilvan/ed diR)