Koordinasi untuk Antisipasi Kompleksitas Pemilu dan Pemilihan 2024
Surabaya, kpu.go.id - Koordinasi menjadi hal penting dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Tidak hanya internal, tapi juga kesamaan pandangan antar lembaga dibutuhkan dalam menyikapi satu peraturan atau regulasi.
Atas dasar tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rapat Pimpinan yang berlangsung Kamis (24/2/2022) menggelar diskusi panel yang menghadirkan para pemangku kepentingan mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono mengawali kegiatan ini dengan mengajak semua pihak untuk belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya bagi pelaksanaan di 2024. Pengalaman berharga seperti penggunaan lima kotak secara bersamaan yang nyatanya membutuhkan sosialisasi yang masif bagi pemilih. "Menyangkut pemilu lima kotak juga berdampak pada beban kerja berlebih hingga anggaran menjadi tidak efisien," kata Slamet.
Di kesempatan kedua, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani menegaskan komitmen kementeriannya mendukung penyediaan pemilih melalui DAK2 dan DP4. Dia juga menyampaikan upaya kementeriannya untuk memastikan netralitas ASN, serta sepakat untuk bersama menyukseskan proses demokrasi di 2024.
Anggota DKPP RI Didik Supriyanto menyambut baik hasil survei Populi Center terkait persepsi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Meski begitu dia berpesan agar penyelenggara pemilu mempertahankan kepercayaan tersebut dengan kerja keras serta meningkatkan integritas dan profesionalitas. "Agar semua keputusan yang dibuat lembaga merujuk UU," tambah dia.
Narasumber terakhir, Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengajak KPU memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan hal lain selain regulasi. Sebab menurut dia tahapan Pemilu 2024 yang panjang akan sangat melelahkan. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi sejak dini agar partisipasi pemilih nanti tetap terjaga. "Dengan waktu yang luas dan tidak terbatas, begitu juga panduan dan bimtek," kata Afif.
Setelah sesi pemaparan, diskusi yang dipandu Sub Koordinator Informasi Publik dan Media Sosial Setjen KPU RI Reni Rinjani ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Hadir menyaksikan diskusi panel ini, Ketua KPU RI Ilham Saputra, Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Arief Budiman, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Deputi bidang Dukungan teknis Eberta Kawima, beserta pejabat eselon II Setjen KPU RI, jajaran Setjen KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh. (humas kpu ri tenri/foto hilvan/ ed diR)
