Berita Terkini

  Jakarta, kpu.go.id - Hubungan antara sistem pemilu dengan tingkat partisipasi masyarakat menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebab dalam pelaksanaan pemilu terakhir perubahan sistem pemilu menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka acara Dialog Virtual Seri I Pendidikan Pemilih dengan tema Pengaruh Sistem Pemilu Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024, Selasa (11/1/2022). Seperti pada 2004 dimana sistem proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia, atau pada 2019 dimana pada waktu itu diselenggarakan pemilu di waktu yang sama untuk memilih presiden serta anggota legislatif. "Ini tentu perlu kajian kita semua, perlu penelitian mendalam apakah sistem pemilu berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat," ucap Ilham. Senada, Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai relasi antara sistem pemilu dengan partisipasi pemilih perlu untuk dicermati kembali dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. Meski Undang-undang (UU) tidak mengalami perubahan namun menurutnya kajian tetap penting dilakukan untuk mendapatkan hasil pemilu yang maksimal. "Artinya kalau berbicara relasi antara sistem pemilu dan tingkat partisipasi bagaimana kemudian mendorong agar sistem ini bisa efektif dalam implementasinya," ucap Dewa. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjelaskan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih elektoral Indonesia tahun 2024 dengan membahas isu dan problematika pemilu di Indonesia di antaranya politik uang, hukum pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, hoaks kepemiluan, dapil dan kampanye. Dengan beragam isu tersebut, Sahran meyakini dapat mendorong pemilu berkualitas, demokratis, Jurdil, bebas, inklusif dan partisipatif. Sedangkan peneliti dari Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Agus Suherman Tanjung mengatakan pentingnya sistem pemilu untuk mempengaruhi beberapa hal antaranya hasil pemilu, sistem kepartaian, perilaku politik masyarakat dan stabilitas politik. Indonesia, kata Agus, menganut sistem pemilu proporsional terbuka yang diharapkan menjaga aspirasi dan kekuatan politik dari kelompok masyarakat agar terwakili di parlemen. Turut hadir, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan serta diikuti KPU Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan para pegiat pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah. (humas kpu ri tenri/foto dosen/ed diR)  

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat dukungan 55 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) Tahun 2021. SK CPNS Sekretariat Jenderal KPU diserahkan langsung Ketua KPU RI, Ilham Saputra secara simbolis kepada dua perwakilan CPNS. Dalam sambutannya Ilham berharap bergabungnya 55 CPNS STAN memperkuat jajaran sekretariat KPU RI. Terutama dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Dia juga meyakini dengan kapasitas dan kapabilitas lulusan STAN dibidang akuntan selama ini dapat memberikan sumbangsihnya bagi penguatan SDM di KPU. “Dengan masuknya teman-teman semua tentu kami berharap kinerja kami semakin baik,” kata Ilham. Meski demikian Ilham mengingatkan, ASN di KPU selain terikat kode etik penyelenggara negara juga harus menerapkan prinsip penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas serta profesional. Ketiga hal ini menurut dia harus diterapkan dalam setiap tugas dan pekerjaan sehari-hari. “Perspektif teman-teman di KPU adalah memajukan institusi ini, kemudian terlibat dalam penyelenggaraan pemilu,” tambah Ilham. Turut hadir Anggota KPU RI, Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik serta I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dari secretariat hadir Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti, Kepala Biro Logistik Asep Suhlan, Inspektur Wilayah I Novhy Hasbhy Munnawar, Inspektur Wilayah II Adiwijaya Bakti, Inspektur Wilayah III Nur Wakit Aliyusron. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) resmi melantik empat anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) untuk KPU Kabupaten Keerom, Kabupaten Puncak, Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan Anggota PAW KPU Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 secara daring, Jumat (7/1/2022). Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra didampingi Anggota KPU RI Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tanthowi, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti. Empat anggota PAW yang dilantik untuk periode 2018-2023 pada kesempatan ini antara lain Lazarus Hara PAW Anggota KPU Kab Keerom,  Michael D Imingkawak PAW Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua, Feleks Hendrik Binur PAW Anggota KPU Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan Imam Turmudi PAW Anggota KPU Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.  Pengambilan sumpah dilakukan menurut agama masing-masing dan dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas yang diwakilkan oleh Anggota PAW KPU Kab Purworejo.  Pada pelantikan ini, Ilham mengucapkan selamat kepada para anggota PAW yang dilantik. Ilham mengatakan sudah lama anggota KPU Kab Keerom kosong atau tidak ada yang dijabat sehingga diharapkan dengan adanya PAW anggota baru ini KPU Kab Keerom  dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ilham juga berpesan agar para anggota PAW yang dilantik untuk menjaga integritas, meningkatkan kapabilitas, bekerja secara profesional, dan maksimal.  "Jangan lupa apa yang dibacakan dalam pakta integritas tidak diabaikan, sudah disumpah berdasarkan agama, sumpah langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu ini tidak main-main," ucap Ilham.  Lebih lanjut, Ilham berharap agar tidak ada lagi kesalahan yang dapat berdampak pada integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Untuk itu, Ilham meminta agar anggota PAW dapat segera bersinergi dan koordinasi dengan KPU di wilayahnya masing-masing.  "Segera bersinergi, beradaptasi, dan tentu berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota masing-masing dan berkoordinasi dengan kesekretariatan masing-masing terkait pekerjaan kita sebagai penyelenggara pemilu," ujar Ilham.  Menutup sambutannya, Ilham menyampaikan agar sama-sama menyukseskan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang mana akan menjadi pekerjaan rumah yang besar. "Mari kita sambut tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang akan datang dengan bekerja dengan baik, maksimal, tanpa ada kesalahan-kesalahan yang berakibat pada kondisi atau kredibilitas lembaga kita KPU RI," ungkap Ilham.  Turut hadir secara daring, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah beserta sekretaris KPU Jateng, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua beserta sekretaris KPU Provinsi Papua. (humas kpu ri tenri/ foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap menelurkan regulasi teknis yang jumlahnya cukup banyak. Regulasi ini dikelola dan tersimpan salah satunya di dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Selain melalui website, publikasi atas regulasi juga dilakukan dengan beragam saluran media sosial. Namun begitu untuk publikasi yang lebih intensif dan menyeluruh KPU juga memerlukan dukungan dari banyak pihak. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menerima audiensi media Hukum Online, di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (6/1/2022). “Kami menyadari KPU tidak bisa sendiri dan 2024 diperkirakan akan kompleks, partisipasi tdak hanya di hari H,” kata Dewa. Dewa menyampaikan KPU menyambut baik usulan kerja sama yang disampaikan Hukum Online. Dukungan untuk masifnya sosialisasi produk hukum kepemiluan menurut dia sesuai dengan semangat menyukseskan agenda nasional. “Kita memang harus membangun ini sejak awal. Ketika disinformasi dan hoaks datang harapannya kita sudah ada informasi sebelumnya untuk masyarakat mengcounternya,” tambah Dewa. Sebelumnya Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI Cahyo Ariawan juga menyambut baik dukungan yang hendak diberikan Hukum Online. “Bagaimana Hukum Online dengan produk hukum kita yang akan disupport di 2024,” kata Cahyo. Pemimpin redaksi Hukum Online Fathan Qorib menyampaikan keinginan besar perusahaannya berkolaborasi dengan KPU terkait sosialisasi regulasi yang akan dikeluarkan KPU menuju 2024. “Kami ingin KPU bisa membuka tangan kepada kami dan tidak hanya kepada kami tapi juga untuk masyarakat,” ucap Fathan. Digital Business Manager Hukum Online, M Agung Djahuri mengatakan tujuan kedatangan adalah untuk memperdalam kerja sama dengan KPU baik dari sisi redaksional maupun bisnis. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Mengawali 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjalin kerja sama dengan PT Tribun Digital Online serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kamis (6/1/2021). Kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ini ditandatangani langsung Ketua KPU RI Ilham Saputra bersama Direktur Pemberitaan PT Tribun Network, Febby Mahendra Putra serta serta Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati. Dalam sambutannya Ilham menyampaikan terima kasih dan menyambut baik kerja sama dengan kedua instansi. KPU menurut dia selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan instansi yang memiliki komitmen untuk menyukseskan Pemilu 2024. “Kami menyambut baik untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada umumnya dan pemilu serta pemilihan pada khususnya,” ujar Ilham. Seperti dengan PT Tribun Digital Online, Ilham menyambut komitmen untuk mendukung penguatan informasi. Terlebih pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan informasi yang berkembang banyak juga disusupi oleh berita bohong (hoaks) atau disinformasi. “Ini tidak sehat, oleh karenanya kami bersyukur sekali kerja sama ini,” kata Ilham. Begitu juga dengan Perludem yang menurutnya menjadi kerja sama berkelanjutan guna memastikan keterbukaan informasi dan komitmen big data. Menurut dia keterbukaan informasi penting karena menjadi pilar suksesnya pemilu. Ungkapan yang sama disampaikan Febby Mahendra Putra yang menyambut baik kerja sama dengan KPU. Dengan jangkauan yang luas dan SDM yang tersebar di 30 provinsi, dia meyakini mampu berkontribusi untuk KPU. “Kami sadar bahwa Pemilu 2024 pemilu bersejarah, pileg pilpres pemilihan kepala daerah jadi satu. Dan rasanya kami kalau tidak memberikan sumbangsih kami berdosa. Kami bangga membantu KPU sebagai jembatan baik sosialisasi kepada KPU ke masyarakat dan sebaliknya,” ungkap Febby. Senada Khoirunnisa Nur Agustyati mengungkap manfaat dari kerja sama dengan KPU yakni adanya partisipasi dari komunitas teknologi, developer muda yang ternyata juga mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. “Misalnya ketika 2015 lalu banyak aplikasi yang dibuat, yang tidak hanya mengajak masyarakat berpartisipasi tapi juga membuat game yang kemudian membuat pemilu itu menyenangkan,” tambah perempuan yang akrab disapa Ninis. Turut hadir Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Arief Budiman, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Hasyim Asy’ari, Ketua DKPP Muhammad, serta Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambut baik rencana Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia mendukung pendidikan pemilih kepada masyarakat. Pendidikan pemilih kepada masyarakat menjadi penting menyongsong Pemilu dan Pemilihan 2024, terutama kepada pemilih pemula. Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra saat menerima Himapol Indonesia yang berkunjung guna beraudiensi membahas pendidikan pemilih, Rabu (5/1/2022). “Tentu adik-adik semua ini punya jaringan ya, tadi menyampaikan ada di beberapa daerah. Tentu targetnya adalah adik-adik mahasiswa baru ya, yang mungkin pertama kali memilih 2024 mendatang, pertama saya mengapresiasi niat itu,” ujar Ilham. Lebih lanjut, Ilham menyampaikan bahwa tujuan Himapol ini sejalan dengan program yang sudah berjalan saat ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yakni Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Program tersebut sudah berjalan di seluruh Provinsi se-Indonesia dengan 2 desa satu provinsi, tetapi kata Ilham, beberapa daerah juga menginisiasi meluncurkan program ini bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.  Dengan pendidikan pemilih, tak hanya kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, lanjut Ilham, polarisasi yang terjadi juga dapat diantisipasi. "Kita berharap nanti soal polarisasi tadi, masyarakat paham bahwa tidak perlu polarisasi itu, kit aini memilih pemimpin ya sudah sudah selesai, kita hanya memimpin dan tidak perlu terjadi polarisasi," kata Ilham.  Senada, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyambut baik audiensi Himapol. Namun dia menilai perlu dirumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kerja sama melakukan pendidikan pemilih ini. "Langkah-langkah apa yang kira-kira memungkinkan untuk dilaksanakan, apalagi disebutkan ada 6 korwil, jadi kalau konsepnya dimatangkan di pusat lalu ada sosialisasi di masing-masing wilayah, kalau mahasiswa punya wilayah kami punya provinsi, kab kota bisa bersinergi disitu," kata Dewa.  Dewa juga menyampaikan berbagai upaya KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula antara lain melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, rumah pintar pemilu, serta podcast KPU RI. Terdapat satu program yang sedang dalam masa pembahasan yakni KPU Mengajar.  Ketua Umum Himapol Muamar Khadafi menyampaikan 6 korwilnya tersebar di Aceh, Sumatera, Jabodetabek, Sulawesi, Bali, dan Jawa Timur. Menurut dia, Himapol ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara, tidak hanya berpartisipasi pada pemilihan. HIMAPOL, kata Muamar, memiliki media sosial untuk memberikan edukasi terkait pemilu.  Sekretaris Jenderal Himapol Andi Muhammad Risquillah menyampaikan pihaknya melihat ada tanggung jawab akademis untuk melakukan pendidikan bagi masyarakat terkait politik. Dia menekankan tujuannya agar kesalahan yang hadir pada pesta demokrasi tahun 2019 terkait polarisasi tidak muncul pada pemilu selanjutnya. Turut hadir, Divisi Keilmuan HIMAPOL Moh. Fadilah Akbarsyah, Krisna Saputu, Marsidiz Bagus, dan Zahwa Helmi Baluwei, serta jajaran Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI. (humas kpu ri tenri/foto: dosen/ed diR)