Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap menelurkan regulasi teknis yang jumlahnya cukup banyak. Regulasi ini dikelola dan tersimpan salah satunya di dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Selain melalui website, publikasi atas regulasi juga dilakukan dengan beragam saluran media sosial. Namun begitu untuk publikasi yang lebih intensif dan menyeluruh KPU juga memerlukan dukungan dari banyak pihak. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menerima audiensi media Hukum Online, di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (6/1/2022). “Kami menyadari KPU tidak bisa sendiri dan 2024 diperkirakan akan kompleks, partisipasi tdak hanya di hari H,” kata Dewa. Dewa menyampaikan KPU menyambut baik usulan kerja sama yang disampaikan Hukum Online. Dukungan untuk masifnya sosialisasi produk hukum kepemiluan menurut dia sesuai dengan semangat menyukseskan agenda nasional. “Kita memang harus membangun ini sejak awal. Ketika disinformasi dan hoaks datang harapannya kita sudah ada informasi sebelumnya untuk masyarakat mengcounternya,” tambah Dewa. Sebelumnya Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI Cahyo Ariawan juga menyambut baik dukungan yang hendak diberikan Hukum Online. “Bagaimana Hukum Online dengan produk hukum kita yang akan disupport di 2024,” kata Cahyo. Pemimpin redaksi Hukum Online Fathan Qorib menyampaikan keinginan besar perusahaannya berkolaborasi dengan KPU terkait sosialisasi regulasi yang akan dikeluarkan KPU menuju 2024. “Kami ingin KPU bisa membuka tangan kepada kami dan tidak hanya kepada kami tapi juga untuk masyarakat,” ucap Fathan. Digital Business Manager Hukum Online, M Agung Djahuri mengatakan tujuan kedatangan adalah untuk memperdalam kerja sama dengan KPU baik dari sisi redaksional maupun bisnis. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Mengawali 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjalin kerja sama dengan PT Tribun Digital Online serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kamis (6/1/2021). Kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ini ditandatangani langsung Ketua KPU RI Ilham Saputra bersama Direktur Pemberitaan PT Tribun Network, Febby Mahendra Putra serta serta Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati. Dalam sambutannya Ilham menyampaikan terima kasih dan menyambut baik kerja sama dengan kedua instansi. KPU menurut dia selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan instansi yang memiliki komitmen untuk menyukseskan Pemilu 2024. “Kami menyambut baik untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada umumnya dan pemilu serta pemilihan pada khususnya,” ujar Ilham. Seperti dengan PT Tribun Digital Online, Ilham menyambut komitmen untuk mendukung penguatan informasi. Terlebih pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan informasi yang berkembang banyak juga disusupi oleh berita bohong (hoaks) atau disinformasi. “Ini tidak sehat, oleh karenanya kami bersyukur sekali kerja sama ini,” kata Ilham. Begitu juga dengan Perludem yang menurutnya menjadi kerja sama berkelanjutan guna memastikan keterbukaan informasi dan komitmen big data. Menurut dia keterbukaan informasi penting karena menjadi pilar suksesnya pemilu. Ungkapan yang sama disampaikan Febby Mahendra Putra yang menyambut baik kerja sama dengan KPU. Dengan jangkauan yang luas dan SDM yang tersebar di 30 provinsi, dia meyakini mampu berkontribusi untuk KPU. “Kami sadar bahwa Pemilu 2024 pemilu bersejarah, pileg pilpres pemilihan kepala daerah jadi satu. Dan rasanya kami kalau tidak memberikan sumbangsih kami berdosa. Kami bangga membantu KPU sebagai jembatan baik sosialisasi kepada KPU ke masyarakat dan sebaliknya,” ungkap Febby. Senada Khoirunnisa Nur Agustyati mengungkap manfaat dari kerja sama dengan KPU yakni adanya partisipasi dari komunitas teknologi, developer muda yang ternyata juga mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. “Misalnya ketika 2015 lalu banyak aplikasi yang dibuat, yang tidak hanya mengajak masyarakat berpartisipasi tapi juga membuat game yang kemudian membuat pemilu itu menyenangkan,” tambah perempuan yang akrab disapa Ninis. Turut hadir Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Arief Budiman, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Hasyim Asy’ari, Ketua DKPP Muhammad, serta Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambut baik rencana Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia mendukung pendidikan pemilih kepada masyarakat. Pendidikan pemilih kepada masyarakat menjadi penting menyongsong Pemilu dan Pemilihan 2024, terutama kepada pemilih pemula. Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra saat menerima Himapol Indonesia yang berkunjung guna beraudiensi membahas pendidikan pemilih, Rabu (5/1/2022). “Tentu adik-adik semua ini punya jaringan ya, tadi menyampaikan ada di beberapa daerah. Tentu targetnya adalah adik-adik mahasiswa baru ya, yang mungkin pertama kali memilih 2024 mendatang, pertama saya mengapresiasi niat itu,” ujar Ilham. Lebih lanjut, Ilham menyampaikan bahwa tujuan Himapol ini sejalan dengan program yang sudah berjalan saat ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yakni Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Program tersebut sudah berjalan di seluruh Provinsi se-Indonesia dengan 2 desa satu provinsi, tetapi kata Ilham, beberapa daerah juga menginisiasi meluncurkan program ini bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.  Dengan pendidikan pemilih, tak hanya kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, lanjut Ilham, polarisasi yang terjadi juga dapat diantisipasi. "Kita berharap nanti soal polarisasi tadi, masyarakat paham bahwa tidak perlu polarisasi itu, kit aini memilih pemimpin ya sudah sudah selesai, kita hanya memimpin dan tidak perlu terjadi polarisasi," kata Ilham.  Senada, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyambut baik audiensi Himapol. Namun dia menilai perlu dirumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kerja sama melakukan pendidikan pemilih ini. "Langkah-langkah apa yang kira-kira memungkinkan untuk dilaksanakan, apalagi disebutkan ada 6 korwil, jadi kalau konsepnya dimatangkan di pusat lalu ada sosialisasi di masing-masing wilayah, kalau mahasiswa punya wilayah kami punya provinsi, kab kota bisa bersinergi disitu," kata Dewa.  Dewa juga menyampaikan berbagai upaya KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula antara lain melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, rumah pintar pemilu, serta podcast KPU RI. Terdapat satu program yang sedang dalam masa pembahasan yakni KPU Mengajar.  Ketua Umum Himapol Muamar Khadafi menyampaikan 6 korwilnya tersebar di Aceh, Sumatera, Jabodetabek, Sulawesi, Bali, dan Jawa Timur. Menurut dia, Himapol ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara, tidak hanya berpartisipasi pada pemilihan. HIMAPOL, kata Muamar, memiliki media sosial untuk memberikan edukasi terkait pemilu.  Sekretaris Jenderal Himapol Andi Muhammad Risquillah menyampaikan pihaknya melihat ada tanggung jawab akademis untuk melakukan pendidikan bagi masyarakat terkait politik. Dia menekankan tujuannya agar kesalahan yang hadir pada pesta demokrasi tahun 2019 terkait polarisasi tidak muncul pada pemilu selanjutnya. Turut hadir, Divisi Keilmuan HIMAPOL Moh. Fadilah Akbarsyah, Krisna Saputu, Marsidiz Bagus, dan Zahwa Helmi Baluwei, serta jajaran Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI. (humas kpu ri tenri/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Bernad Dermawan Sutrisno melantik 190 pejabat administrasi, pejabat fungsional pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, Rabu (5/1/2022). Ke-190 pejabat yang dilantik terdiri dari 118 sebagai Kepala Bagian (Kabag), 61 pejabat dilantik sebagai sekretaris, 5 pejabat administrasi, dan 6 pejabat pengawas. Seluruh pejabat yang dilantik baik yang hadir secara luring dan daring mengucap sumpah dan janji yang dipimpin oleh Sekjen KPU RI. Dalam arahannya, Bernad menyampaikan bahwa pelantikan ini berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 12-15/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022. Selain itu pelantikan juga bagian dari implementasi PKPU 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), terutama di tingkat sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. "Jadi hari ini momentum yang baik sehingga ini mengingatkan kita semua bahwa implementasi PKPU 14 sudah dimulai dari pusat dan sekarang sudah masuk ke Provinsi, dan Kab/Kota," ucap Bernad. Bernad pun menyampaikan arahannya kepada masing-masing pejabat yang baru dilantik sebagai kepala bagian untuk bekerja menggunakan SOTK menyesuaikan diri dengan ritme ekosistem kerja yang baru sesuai PKPU 14.  Bagi pejabat yang dilantik menjadi pejabat fungsional tata kelola pemilu ditingkat provinsi, dia berpesan agar menjalankan tugas dengan baik. Sementara itu, bagi fungsional madya tata kelola pemilu di provinsi agar dapat mengikuti ritme dan menyesuaikan pola kerja fungsional.  Untuk para sekretaris yang dilantik, Bernad mengarahkan agar melakukan empat hal. Pertama, sekretaris agar melaporkan diri kepada Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota masing-masing. Kedua, segera melakukan konsultasi anggaran kepada sekretaris KPU Provinsi masing-masing dan konsultasi program kegiatan pada masing-masing pleno Kab/Kota.  Kemudian, para sekretaris juga diminta segera melakukan konsolidasi dengan kesekretariatan KPU Kab/Kota. Terakhir, Bernad mengatakan para sekretaris agar melakukan koordinasi dengan stakeholder. Menutup arahannya, Bernad mengucapkan selamat bagi para pejabat yang dilantik.  Senada, Ketua KPU RI Ilham Saputra juga memberi ucapan selamat bagi para pejabat yang dilantik. Menurutnya, amanah yang diberikan kepada para pejabat ini tidak bisa dianggap enteng karena merupakan amanah yang besar dan dilantik atas nama Tuhan.  Ilham juga meminta agar para pejabat yang dilantik membangun komunikasi yang baik dengan komisioner dan membangun kondusivitas di lingkungan kerja demi menyukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024. "Membangun lingkungan kerja yang baik juga penting," ujar Ilham.  Turut hadir, Ketua KPU RI Ilham Saputra, Anggota KPU RI Arief Budiman, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Inspektur Utama Nanang Priyatna dan para pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal KPU RI serta jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota Se-Indonesia. (humas kpu ri tenri/ foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Menutup tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik 9 Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Jumat (31/12/2021). Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji berdasarkan Surat Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1837/SDM.05.5/04/2021 tanggal 23 Desember 2021. Pelantikan dipimpin langsung Deputi Bidang Administrasi, Purwoto Ruslan Hidayat serta disaksikan Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Inspektur Wilayah 1 Novhy Hasbhy Munnawar, Inspektur Wilayah 3 Nur Wakit Aliyusron, Kapusdatin Sumariyandono. Kapuslatlitbang Lucky Firnandy Majanto, Karo Logistik Asep Suhlan, Karo PUU Nur Syarifah, Karo Keuangan dan BMN Yayu Yuliani serta Karo Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling. Bertindak sebagai saksi pada pelantikan ini, Karo SDM Wahyu Yudi Wijayanti dan Karo Parhumas Cahyo Ariawan. Purwoto mengawali sambutan dengan menjelaskan pentingnya pelantikan jabatan fungsional sebagai langkah pembenahan organisasi dan kelembagaan melalui penyederhanaan organisasi. “Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/726/M.SM.02.00/2021,” ujar Purwoto. Menurut Purwoto dengan adanya penyederhanaan pada kelambagaan maka harus mampu sejalan dengan kinerja sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Selain itu penyetaraan diharapkan mendukung terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berjalan efektif. “Hal ini dikarenakan nantinya aka nada tugas dan fungsi yang lebih spesifik, detail dan terperinci baik dari administrasi, dukungan teknis kepemiluan dan pengawasan,” tambah Purwoto. Terakhir Purwoto berharap pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan langkah-langkah, pertama mempelajari memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan, membangun soliditas dengan sesama, menyusun rencana kerja dan melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah secara masif dan mencegah praktek KKN. “Mendukung pelaksanaan pemilu dan pemerintah yang luber jurdil,” tutup Purwoto. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Beragam peristiwa mengiringi jalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang 2021, meliputi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), rapat-rapat, kerja sama dengan berbagai instansi, sejumlah penghargaan, inovasi hingga persiapan lainnya menuju Pemilu dan Pemilihan 2024.  Sederet peristiwa tersebut disampaikan Anggota KPU RI Arief Budiman pada acara Refleksi Akhir Tahun KPU Riau bertema “Pendalaman Demokrasi & Inovasi Penyelenggaraan Pemilu” yang digelar Kamis (30/12/2021). Arief menilai sederet kegiatan ini menjadi catatan dan inovasi KPU RI. Yang perlu menjadi catatan, terdapat 155 sengketa, yang terdaftar sebanyak 151 dan dari seluruh sengketa hanya satu yang belum menuntaskan proses kelanjutan dari sengketa yakni PSU, yakni Yalimo. Sementara terkait inovasi, Arief menjelaskan inovasi sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya seperti tersedianya sistem informasi yang diakses publik diantaranya Sidalih, Sipol, Silon, serta Sirekap. Inovasi lainnya yang didorong KPU, kata Arief, terkait proses penyederhanaan desain surat suara. Simulasi terkait desain surat suara baru ini dilakukan diberbagai tempat dan diharapkannya segera dirumuskan desain surat suara yang ideal.  Anggota KPU Provinsi Riau Firdaus menyampaikan bahwa meski KPU Provinsi Riau tidak semua kabupaten/kota melaksanakan pemilihan kepala daerah 2020, tetapi 9 Kab/Kota yang melaksanakan pemilihan berjalan lancar. KPU Provinsi Riau, kata Firdaus, bersama-sama tingkat Kab/Kota melaksanakan beberapa kegiatan termasuk evaluasi pemilihan 2020, melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, juga mengajak kegiatan sekolah literasi demokrasi perempuan melalui rumah pintar pemilu. Anggota KPU Provinsi Riau lainnya, Nugroho Noto Susanto menyampaikan agenda refleksi akhir tahun ini menjadi penting dalam konteks pendalaman demokrasi, serta inovasi penyelenggara pemilu. Narasumber selanjutnya, Pengamat Politik & Akademisi Untirta Leo Agustino menyampaikan outlook 2022 atau prediksi politik yang terjadi pada 2022 di antaranya akan maraknya pencapresan dan pencawapresan meski pemilihan masih 3 tahun lagi, pengerucutan figur capres 2024, akan terjadi reposisi atau koalisi baru, presidential threshold, konsolidasi tahapan pemilu dan pemilihan 2024, dan dinamika kepala daerah. Enam gambaran ini, kata Leo, akan memberi dampak implikasi atau berpengaruh pada tahun 2022. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyampaikan bahwa penurunan skor demokrasi merupakan fenomena global tetapi tidak bisa menjadi pemakluman bagi Indonesia. Menurut dia mengutip rilis survei IDEA Juni 2021 indikator demokrasi dalam artian demokrasi elektoral, prosedural, tata cata penyelenggara pemilu di Indonesia sudah baik, hanya kebebasan sipil yang mengarah ke merah atau perlu menjadi perhatian.  Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Biro Perundang-Undangan Setjen KPU RI Nur Syarifah, Kepala Biro Partisipasi Masyarakat Cahyo Ariawan, Anggota KPU Provinsi Riau Abdul Rahman, Joni Suhaidi, Sekretaris KPU Provinsi Riau Rudinal beserta jajaran sekretariat KPU Provinsi Riau dan KPU Kab/Kota se-Riau. (humas kpu ri tenri/foto: dok/ed diR)