Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Pramono Ubaid Tanthowi menyambut baik ajakan kerja sama dari Forum Senat Mahasiswa Ushuluddin Indonesia (Forsemadina) yang bertujuan meningkatkan demokrasi politik. Pramono menyampaikan peran Forsemadina yang merupakan kumpulan mahasiswa seluruh Indonesia dari Fakultas Ushuluddin ini sangat penting mengingat dekatnya dengan mahasiswa langsung dan juga masyarakat.  "Keterlibatan teman-teman mahasiswa menjadi penting di sana karena budaya politik itu harus tumbuh di masyarakat," ujar Pramono saat menerima audiensi dari Forsemadina, di Gedung KPU RI, Senin (17/1/2022). Menurut Pramono, budaya politik di Indonesia masih lemah dibandingkan dengan politik secara kelembagaan atau institusi. Pramono mencontohkan budaya politik yang rendah terlihat dengan berkembangnya hoaks, isu SARA, hate speech. "Itu bagian dari bagaimana budaya politik kita itu belum dewasa, kesediaan menerima perbedaan pendapat itu kan kalau anda perhatikan di media sosial itu keras sekali teruma tahun pemilu," kata Pramono.  Budaya demokrasi atau politik yang sangat lemah tercermin juga, kata Pramono, dari budaya toleransi yang masih rendah. Demokrasi yang tidak didukung dengan budaya politik yang baik bisa mencemaskan kedepannya, sehingga kata Pramono, kerja sama dengan seluruh kelompok masyarakat penting.  "Demokrasi akan berkembang dengan baik akan bisa jika semakin banyak masyarakat mempercayai sistem demokrasi, kepercayaan itu semakin dalam, sistem demokrasi dalam konteks sekarang menjadi alternatif yang tidak ada pilihan lain dibanding sistem lain," kata Pramono. Ketua Umum Forsemadina, Syarifah Annajiyah menjelaskan maksud audiensi dengan KPU RI. Menurut Syarifah, Forsemadina terhubung lebih dari 30 kampus di seluruh Indonesia yang memiliki Fakultas Ushuluddin. Syarifah menyampaikan bahwa peranan mahasiswa mengawal pemilu itu menjadi penting karena dalam pandangannya mahasiswa masih kurang minat memilih atau demokrasi.  "Sekarang musim memilih di kampus , jadi kita melihat persentase untuk memilih minat demokrasi rendah, nantinya kami ingin bekerjasama dengan kpu membekali juga sosialisasi kepada fokusnya senat mahasiswa Ushuluddin, seluruh mahasiswa bagaimana penguatan pendidikan pemilih, atau minat demokrasi kita bisa sosialisasikan bersama-sama," ucap Syarifah.  Sementara itu, Dewan Pengarah Forsemadina Deva Awaludin menjelaskan bahwa mahasiswa sebagai middle class menjadi penyambung lidah ke bawah maupun ke atas sehingga perannya menjadi penting untuk mengagungkan mengenai pemilu yang mana akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Turut hadir juga, Sekretaris Jenderal Forsemadina Ahmad Ilyas Taufiquzein dan jajaran Setjen KPU RI. (humas kpu ri tenri/foto tenri/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan, kali ini kerja sama terjalin dengan Universitas Teuku Umar (UTU), Senin (17/1/2022). Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dilakukan oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra dengan Rektor UTU, Jasman J Ma’ruf. Dalam sambutannya Ilham menyambut baik kerja sama ini dan berharap ilmu kepemiluan bisa semakin luas dipelajari di institusi pendidikan. Selain itu dia pun berharap kerja sama lain bisa dilakukan seperti pengolahan data pemilu serta kesempatan magang mahasiswa di kantor KPU. “Tadi dikatakan UTU juga membutuhkan masukan, tentu kami akan berikan jika memang diperlukan. Kami ucapkan terima kasih atas inisiasi ini tentu nanti ada kerja sama lagi yang lebih baik dan progresif,” tutup Ilham. Sebelumnya Jasman J Ma’ruf menyampaikan terima kasih atas kesediaan KPU menjalin kerja sama dengan UTU. Sebagai kampus baru yang terbentuk 8 tahun silam, dia ingin kerja sama ini mendukung upaya UTU menjadi kampus kebanggaan bangsa. “Menjadi kebanggaan Indonesia ke depan, tempat mahasiswa mengembangkan diri,” kata Jasman. Jasman juga mengatakan latar belakang kerja sama ini adalah mewujudkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan pemerintah. Dan hingga saat ini sudah ada 60 institusi yang menjalin kerja sama mendukung program tersebut. “UTU ke depan harus menjadi tanggungjawab kita bersama, bagaimana kampus ini menjadi kebanggaan kita di masa depan,” ungkapnya. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Megamendung, kpu.go.id – Tahapan kampanye pemilu menjadi salah satu fase krusial yang kerap berpotensi memunculkan kerawanan. Untuk itu, penting adanya sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan para pihak dalam menciptakan tahapan kampanye yang tertib dan damai. Hal ini disampaikan Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat memberikan materi pelajaran “Kampanye Pemilu” kepada para 25 Reserse Polri dari perwakilan Polda seluruh Indonesia yang mengikut Pendidikan dan Latihan (Diklat) Reserse pada Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Perwira Pertama Ilmu Pendidikan (Dikbangspes Pama Idik) TP Pemilu Gelombang I Tahun Ajaran 2022 di Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/1/2022). “Menciptakan situasi yang kondusif ini peran pentingnya bapak/ibu semua sebagai reserse polri, turut membantu KPU dalam tahapan kampanye. KPU sudah menyiapkan regulasi yaitu Peraturan KPU, mengatur jadwal kampanye, serta mengeluarkan berbagai formulir yang harus diisi oleh tim kampanye untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kampanye partai politik tersebut,” tutur Dewa di depan peserta diklat reserse. Khusus untuk kampanye terbuka dan terbatas yang melibatkan para pendukung partai politik, maka partai politik wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Polri. Sebagai bukti pemberitahuan adalah diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilu yang dikeluarkan oleh Polri. Hal ini menjadi salah satu upaya menjamin kelancaran kampanye pemilu sesuai STTP yang telah diterbitkan. “STTP ini diterbitkan Polri dan diberikan kepada peserta pemilu, baik itu partai politik maupun perseorangan dan pasangan calon, untuk penyelenggaraan suatu kampanye sesuai surat pemberitahuan kampanye yang telah diajukan, sehingga polri jug alebih mudah dalam pemantauan pelaksanaan kampanye di lapangan,” jelas Dewa. Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tersebut dalam materi ajarnya juga menjelaskan bagaimana proses regulasi disusun, tahapan kampanye dilaksanakan, mulai dari pelaksanaan deklarasi kampanye damai, hingga kampanye dilaksanakan partai politik peserta pemilu, hingga batasnya menjelang hari tenang. Selain itu, Dewa juga menjelaskan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. (humas kpu ri arf/foto: arf/ed diR)

Wamena, kpu.go.id – Kunjungan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman serta Evi Novida Ginting Manik dalam rangka monitoring Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo juga diisi dengan pengecekan logistik dan penguatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Kegiatan yang berlangsung Jumat (14/1/2022) turut diikuti Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua serta Ketua dan Anggota KPU Kab Yalimo. Juga hadir pada pengecekan gudang logistik, Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Tagor Hutapea. Pada kesempatan ini Arief kembali mengingatkan jajaran penyelenggara di Kab Yalimo untuk memerhatikan aspek kepastian waktu baik produksi maupun distribusi. Dia juga meminta agar kedua proses tersebut dilakukan secara cermat dan transparan. Sementara itu pada kegiatan penguatan PPD, Arief dan Evi menyampaikan pesan agar penyelenggara ad hoc bekerja dengan berpegang pada aturan perundang-undangan. Menurut keduanya, dengan bekerja secara profesional, berintegritas dan transparan maka menghindarkan diri dari pelanggaran. Keduanya juga berpesan agar para penyelenggara ad hoc menjaga diri dengan baik, mengingat hari pemungutan suara ulang tinggal beberapa minggu. Arief dan Evi juga berharap para penyelenggara ad hoc selalu berkoordinasi dengan KPU Kab Yalimo serta menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). (humas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)

Wamena, kpu.go.id – Mendekati hari pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo 2020, persiapan menuju 26 Januari 2022 terus dilakukan. Guna memastikan persiapan berjalan dengan baik dan lancar, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman serta Evi Novida Ginting Manik melakukan monitoring, salah satunya menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kab Yalimo yang berlangsung, Kamis (13/1/2022). Dalam kesempatan ini Arief meminta penjelasan langsung dari KPU Kab Yalimo serta KPU Provinsi Papua terkait tiga hal, logistic, SDM dan anggaran. “Logistik harus ada di kabupaten, 7 hari lagi logistik harus ada di distrik kemudian 3 hari kemudian sudah ada di kampung, kemudian H-1 sudah dipegang oleh TPS,” kata Arief. Terkait SDM Arief bertanya kelengkapan dan kesiapan penyelenggara mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan ad hoc (PPD, PPS dan KPPS). “Kapan bimtek untuk PPD, PPS dan KPPS, jangan sampai ada kesalahan tidak melakukan bimtek,” tutur Arief. Sedangkan terkait anggaran, Arief memastikan anggaran sudah ditransfer ke KPU seluruhnya dan dapat digunakan. “Dan saya pesan hati-hati laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai selesai pemilihan kepala daerah ada problem di laporan pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati,” pesan Arief. Sementara itu Evi Novida Ginting Manik berpesan agar KPU Yalimo juga kembali menyosialisasikan tahapan kepada para pasangan calon dan masyarakat. Terutama kepada pasangan calon terkait masa kampanye yang akan berakhir dengan kewajiban menjalani masa tenang serta menyampaikan laporan akhir dana kampanyenya. “Ini yang perlu diingatkan paslon dan beberapa hal yang berkaitan dengan pungut hitung,” pesan Evi. Merespon pertanyaan, Ketua KPU Yalimo, Yehemia Walianggen menyebut SDM KPU Yalimo lengkap baik komisioner maupun sekretariat. Begitu pula dengan jajaran PPD, PPS dan KPPS menurut dia seluruhnya telah terbentuk. Sekretaris KPU Yalimo Novly EF Sitanala menambahkan terkait anggaran, seluruhnya juga telah diterima dari pemerintah daerah. Dia juga mengiyakan bahwa anggaran tersebut sudah bisa digunakan. Turut serta pada pertemuan ini Ketua, Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi Papua, Anggota KPU Kab Yalimo. (humas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)

Kamis 13 Januari 2022 pukul 10.00 Wita Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemberian Penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Penandatanganan Perjanjian Kinerjanya dan Pakta Integritas Tahun 2022 bertempat di Aula KPU Provinsi NTT. Kegiatan dilakukan juga secara daring dengan 22 KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Hadir secara luring Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT Sekretaris dan jajaran Pejabat Struktural dan staf pelaksana Sekretariat KPU Provinsi NTT. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu menyampaikan terima kasih atas dukungan KPU RI dalam tahapan Pemilihan tahun 2020 sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ia melanjutkan selama tahun 2021 komunikasi dan koordinasi telah dibangun dengan baik dengan jajaran sekretariat sehingga semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik. Ia mengambil contoh dalam pengendalian pleno rutin melalui aplikasi Sipleno telah berjalan dengan baik dan terukur.    Dalam kesempatan ini hadir secara daring Ketua KPU RI Ilham Saputra yang menyampaikan sambutan dan arahan. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari silahturahmi dan koordinasi sebagai keluarga besar KPU. Lebih lanjut ia menambahkan evaluasi kinerja menjadi agenda penting untuk menemukan kendala dan hambatan dan juga capaian kerja dalam tahun anggaran yang telah berjalan.  Ilham juga mengarahkan  jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk  memastikan kehadiran KPU setiap hari kerja karena menjadi teladan bagi jajaran Sekretariat. Ia juga meminta para komisioner bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar nama baik pribadi dan juga lembaga tetap terjaga karena erat kaitannya dengan kepercayaan publik. Bagi Sekretariat ia berpesan agar selalu bekerja sesuai tupoksinya masing-masing.   Laporan Kinerja Tahun 2021 disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi NTT Kusmanto Riwu Djo Naga. “Pelaksanaan kegiatan untuk semua satuan kerja berjalan dengan baik, tanpa kendala yang berarti. Penyerapan anggaran mencapai 99,77 %. Hal ini karena mekanisme pelaporan keuangan berkala dilakukan secara transparan dalam pleno rutin” jelas Kusmanto.   Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi KPU Kabupaten/Kota terbaik dengan beberapa kategori sebagai berikut : a. Kategori Pelaksanaan Pelaporan Rapat Pleno Rutin terbaik: Peringkat Pertama KPU Kabupaten Ngada, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Sikka Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Sumba Tengah. b. Kategori Pengelolaan Daftar Pemilih Berkelanjutan terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Ende, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Flores Timur, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Manggarai Barat. c. Kategori Pengelolaan JDIH terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Sikka, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Flores Timur, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Sabu Raijua. d. Kategori Pengelolaan SPIP terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Sikka, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Lembata Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Rote Ndao e. Kategori Kepatuhan Pelaporan BMN terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Sumba Timur, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Sikka, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Rote Ndao   f.  Kategori Penatausahaan BMN terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Manggarai Timur, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Sumba Timur, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Alor g. Kategori Pengelolaan Kehumasan terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Sikka, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Flores Timur. h. Kategori Opname Kas terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Kupang, Peringkat Kedua KPU Flores Timur, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Manggarai Barat. Juara umum satuan kerja terbaik diberikan kepada KPU Kabupaten Sikka.