Berita Terkini

Wamena, kpu.go.id – Kunjungan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman serta Evi Novida Ginting Manik dalam rangka monitoring Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo juga diisi dengan pengecekan logistik dan penguatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Kegiatan yang berlangsung Jumat (14/1/2022) turut diikuti Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua serta Ketua dan Anggota KPU Kab Yalimo. Juga hadir pada pengecekan gudang logistik, Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Tagor Hutapea. Pada kesempatan ini Arief kembali mengingatkan jajaran penyelenggara di Kab Yalimo untuk memerhatikan aspek kepastian waktu baik produksi maupun distribusi. Dia juga meminta agar kedua proses tersebut dilakukan secara cermat dan transparan. Sementara itu pada kegiatan penguatan PPD, Arief dan Evi menyampaikan pesan agar penyelenggara ad hoc bekerja dengan berpegang pada aturan perundang-undangan. Menurut keduanya, dengan bekerja secara profesional, berintegritas dan transparan maka menghindarkan diri dari pelanggaran. Keduanya juga berpesan agar para penyelenggara ad hoc menjaga diri dengan baik, mengingat hari pemungutan suara ulang tinggal beberapa minggu. Arief dan Evi juga berharap para penyelenggara ad hoc selalu berkoordinasi dengan KPU Kab Yalimo serta menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). (humas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)

Wamena, kpu.go.id – Mendekati hari pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo 2020, persiapan menuju 26 Januari 2022 terus dilakukan. Guna memastikan persiapan berjalan dengan baik dan lancar, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman serta Evi Novida Ginting Manik melakukan monitoring, salah satunya menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kab Yalimo yang berlangsung, Kamis (13/1/2022). Dalam kesempatan ini Arief meminta penjelasan langsung dari KPU Kab Yalimo serta KPU Provinsi Papua terkait tiga hal, logistic, SDM dan anggaran. “Logistik harus ada di kabupaten, 7 hari lagi logistik harus ada di distrik kemudian 3 hari kemudian sudah ada di kampung, kemudian H-1 sudah dipegang oleh TPS,” kata Arief. Terkait SDM Arief bertanya kelengkapan dan kesiapan penyelenggara mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan ad hoc (PPD, PPS dan KPPS). “Kapan bimtek untuk PPD, PPS dan KPPS, jangan sampai ada kesalahan tidak melakukan bimtek,” tutur Arief. Sedangkan terkait anggaran, Arief memastikan anggaran sudah ditransfer ke KPU seluruhnya dan dapat digunakan. “Dan saya pesan hati-hati laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai selesai pemilihan kepala daerah ada problem di laporan pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati,” pesan Arief. Sementara itu Evi Novida Ginting Manik berpesan agar KPU Yalimo juga kembali menyosialisasikan tahapan kepada para pasangan calon dan masyarakat. Terutama kepada pasangan calon terkait masa kampanye yang akan berakhir dengan kewajiban menjalani masa tenang serta menyampaikan laporan akhir dana kampanyenya. “Ini yang perlu diingatkan paslon dan beberapa hal yang berkaitan dengan pungut hitung,” pesan Evi. Merespon pertanyaan, Ketua KPU Yalimo, Yehemia Walianggen menyebut SDM KPU Yalimo lengkap baik komisioner maupun sekretariat. Begitu pula dengan jajaran PPD, PPS dan KPPS menurut dia seluruhnya telah terbentuk. Sekretaris KPU Yalimo Novly EF Sitanala menambahkan terkait anggaran, seluruhnya juga telah diterima dari pemerintah daerah. Dia juga mengiyakan bahwa anggaran tersebut sudah bisa digunakan. Turut serta pada pertemuan ini Ketua, Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi Papua, Anggota KPU Kab Yalimo. (humas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)

Kamis 13 Januari 2022 pukul 10.00 Wita Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemberian Penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Penandatanganan Perjanjian Kinerjanya dan Pakta Integritas Tahun 2022 bertempat di Aula KPU Provinsi NTT. Kegiatan dilakukan juga secara daring dengan 22 KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Hadir secara luring Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT Sekretaris dan jajaran Pejabat Struktural dan staf pelaksana Sekretariat KPU Provinsi NTT. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu menyampaikan terima kasih atas dukungan KPU RI dalam tahapan Pemilihan tahun 2020 sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ia melanjutkan selama tahun 2021 komunikasi dan koordinasi telah dibangun dengan baik dengan jajaran sekretariat sehingga semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik. Ia mengambil contoh dalam pengendalian pleno rutin melalui aplikasi Sipleno telah berjalan dengan baik dan terukur.    Dalam kesempatan ini hadir secara daring Ketua KPU RI Ilham Saputra yang menyampaikan sambutan dan arahan. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari silahturahmi dan koordinasi sebagai keluarga besar KPU. Lebih lanjut ia menambahkan evaluasi kinerja menjadi agenda penting untuk menemukan kendala dan hambatan dan juga capaian kerja dalam tahun anggaran yang telah berjalan.  Ilham juga mengarahkan  jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk  memastikan kehadiran KPU setiap hari kerja karena menjadi teladan bagi jajaran Sekretariat. Ia juga meminta para komisioner bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar nama baik pribadi dan juga lembaga tetap terjaga karena erat kaitannya dengan kepercayaan publik. Bagi Sekretariat ia berpesan agar selalu bekerja sesuai tupoksinya masing-masing.   Laporan Kinerja Tahun 2021 disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi NTT Kusmanto Riwu Djo Naga. “Pelaksanaan kegiatan untuk semua satuan kerja berjalan dengan baik, tanpa kendala yang berarti. Penyerapan anggaran mencapai 99,77 %. Hal ini karena mekanisme pelaporan keuangan berkala dilakukan secara transparan dalam pleno rutin” jelas Kusmanto.   Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi KPU Kabupaten/Kota terbaik dengan beberapa kategori sebagai berikut : a. Kategori Pelaksanaan Pelaporan Rapat Pleno Rutin terbaik: Peringkat Pertama KPU Kabupaten Ngada, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Sikka Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Sumba Tengah. b. Kategori Pengelolaan Daftar Pemilih Berkelanjutan terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Ende, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Flores Timur, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Manggarai Barat. c. Kategori Pengelolaan JDIH terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Sikka, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Flores Timur, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Sabu Raijua. d. Kategori Pengelolaan SPIP terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Sikka, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Lembata Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Rote Ndao e. Kategori Kepatuhan Pelaporan BMN terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Sumba Timur, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Sikka, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Rote Ndao   f.  Kategori Penatausahaan BMN terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Manggarai Timur, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Sumba Timur, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Alor g. Kategori Pengelolaan Kehumasan terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Sikka, Peringkat Kedua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Flores Timur. h. Kategori Opname Kas terbaik : Peringkat Pertama KPU Kabupaten Kupang, Peringkat Kedua KPU Flores Timur, Peringkat Ketiga KPU Kabupaten Manggarai Barat. Juara umum satuan kerja terbaik diberikan kepada KPU Kabupaten Sikka.

  Jakarta, kpu.go.id - Hubungan antara sistem pemilu dengan tingkat partisipasi masyarakat menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebab dalam pelaksanaan pemilu terakhir perubahan sistem pemilu menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka acara Dialog Virtual Seri I Pendidikan Pemilih dengan tema Pengaruh Sistem Pemilu Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024, Selasa (11/1/2022). Seperti pada 2004 dimana sistem proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia, atau pada 2019 dimana pada waktu itu diselenggarakan pemilu di waktu yang sama untuk memilih presiden serta anggota legislatif. "Ini tentu perlu kajian kita semua, perlu penelitian mendalam apakah sistem pemilu berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat," ucap Ilham. Senada, Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai relasi antara sistem pemilu dengan partisipasi pemilih perlu untuk dicermati kembali dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. Meski Undang-undang (UU) tidak mengalami perubahan namun menurutnya kajian tetap penting dilakukan untuk mendapatkan hasil pemilu yang maksimal. "Artinya kalau berbicara relasi antara sistem pemilu dan tingkat partisipasi bagaimana kemudian mendorong agar sistem ini bisa efektif dalam implementasinya," ucap Dewa. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjelaskan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih elektoral Indonesia tahun 2024 dengan membahas isu dan problematika pemilu di Indonesia di antaranya politik uang, hukum pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, hoaks kepemiluan, dapil dan kampanye. Dengan beragam isu tersebut, Sahran meyakini dapat mendorong pemilu berkualitas, demokratis, Jurdil, bebas, inklusif dan partisipatif. Sedangkan peneliti dari Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Agus Suherman Tanjung mengatakan pentingnya sistem pemilu untuk mempengaruhi beberapa hal antaranya hasil pemilu, sistem kepartaian, perilaku politik masyarakat dan stabilitas politik. Indonesia, kata Agus, menganut sistem pemilu proporsional terbuka yang diharapkan menjaga aspirasi dan kekuatan politik dari kelompok masyarakat agar terwakili di parlemen. Turut hadir, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan serta diikuti KPU Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan para pegiat pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah. (humas kpu ri tenri/foto dosen/ed diR)  

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat dukungan 55 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) Tahun 2021. SK CPNS Sekretariat Jenderal KPU diserahkan langsung Ketua KPU RI, Ilham Saputra secara simbolis kepada dua perwakilan CPNS. Dalam sambutannya Ilham berharap bergabungnya 55 CPNS STAN memperkuat jajaran sekretariat KPU RI. Terutama dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Dia juga meyakini dengan kapasitas dan kapabilitas lulusan STAN dibidang akuntan selama ini dapat memberikan sumbangsihnya bagi penguatan SDM di KPU. “Dengan masuknya teman-teman semua tentu kami berharap kinerja kami semakin baik,” kata Ilham. Meski demikian Ilham mengingatkan, ASN di KPU selain terikat kode etik penyelenggara negara juga harus menerapkan prinsip penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas serta profesional. Ketiga hal ini menurut dia harus diterapkan dalam setiap tugas dan pekerjaan sehari-hari. “Perspektif teman-teman di KPU adalah memajukan institusi ini, kemudian terlibat dalam penyelenggaraan pemilu,” tambah Ilham. Turut hadir Anggota KPU RI, Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik serta I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dari secretariat hadir Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti, Kepala Biro Logistik Asep Suhlan, Inspektur Wilayah I Novhy Hasbhy Munnawar, Inspektur Wilayah II Adiwijaya Bakti, Inspektur Wilayah III Nur Wakit Aliyusron. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) resmi melantik empat anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) untuk KPU Kabupaten Keerom, Kabupaten Puncak, Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan Anggota PAW KPU Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 secara daring, Jumat (7/1/2022). Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra didampingi Anggota KPU RI Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tanthowi, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti. Empat anggota PAW yang dilantik untuk periode 2018-2023 pada kesempatan ini antara lain Lazarus Hara PAW Anggota KPU Kab Keerom,  Michael D Imingkawak PAW Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua, Feleks Hendrik Binur PAW Anggota KPU Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan Imam Turmudi PAW Anggota KPU Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.  Pengambilan sumpah dilakukan menurut agama masing-masing dan dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas yang diwakilkan oleh Anggota PAW KPU Kab Purworejo.  Pada pelantikan ini, Ilham mengucapkan selamat kepada para anggota PAW yang dilantik. Ilham mengatakan sudah lama anggota KPU Kab Keerom kosong atau tidak ada yang dijabat sehingga diharapkan dengan adanya PAW anggota baru ini KPU Kab Keerom  dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ilham juga berpesan agar para anggota PAW yang dilantik untuk menjaga integritas, meningkatkan kapabilitas, bekerja secara profesional, dan maksimal.  "Jangan lupa apa yang dibacakan dalam pakta integritas tidak diabaikan, sudah disumpah berdasarkan agama, sumpah langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu ini tidak main-main," ucap Ilham.  Lebih lanjut, Ilham berharap agar tidak ada lagi kesalahan yang dapat berdampak pada integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Untuk itu, Ilham meminta agar anggota PAW dapat segera bersinergi dan koordinasi dengan KPU di wilayahnya masing-masing.  "Segera bersinergi, beradaptasi, dan tentu berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota masing-masing dan berkoordinasi dengan kesekretariatan masing-masing terkait pekerjaan kita sebagai penyelenggara pemilu," ujar Ilham.  Menutup sambutannya, Ilham menyampaikan agar sama-sama menyukseskan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang mana akan menjadi pekerjaan rumah yang besar. "Mari kita sambut tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang akan datang dengan bekerja dengan baik, maksimal, tanpa ada kesalahan-kesalahan yang berakibat pada kondisi atau kredibilitas lembaga kita KPU RI," ungkap Ilham.  Turut hadir secara daring, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah beserta sekretaris KPU Jateng, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua beserta sekretaris KPU Provinsi Papua. (humas kpu ri tenri/ foto: dosen/ed diR)