KPU Sabu Raijua Siap Sukseskan Reformasi Birokrasi Tahun 2022
Seba (10/02/22) – KPU Sabu Raijua hari ini mengikuti kegiatan Pelaksanaan Kick Off/Penandatanganan Komitmen Reformasi Birokrasi Tahun 2022 secara daring, yang diselenggarakan oleh KPU Prov Nusa Tenggara Timur dan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua KPU Sabu Raijua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag dan seluruh Staff pelaksana.
Kegiatan ini diawali dengan Pembacaan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kusmanto Riwu DJo Naga. Dalam Laporannya, Kusmanto juga menyampaikan tentang adanya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan hasil memuaskan.
Turut hadir dalam kegiatan ini secara daring, Anggota KPU RI, Arief Budiman mewakili Ketua KPU RI. Dalam sambutannya, Arief Budiman berharap agar setiap tahun harus terjadi peningkatan kinerja dan pelayanan menjadi lebih baik, karena apa yang dikerjakan saat ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini saja tapi juga sekaligus mempersiapkan untuk waktu yang akan datang, karena itu dibutuhkan sinergi dan kerja sama yang baik antara Komisioner, Sekretaris serta seluruh jajaran.
.jpeg)
Kualitas kerja harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan, mengingat Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang salah satu wujud nyatanya melalui Proses Pemilihan Umum, oleh karena itu Penyelenggara Pemilihan Umum yang baik, serta tata kelola dan proses Pemilihan yang baik tentunya akan mendapatkan hasil yang baik pula.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Birokrasi pada masing-masing satuan kerja, baik itu KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua KPU, Anggota, Sekretaris, Kabag, Kasubbag, dan seluruh Staff Pelaksana.
Reformasi birokrasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
