Kedewasaan Demokrasi Tanamkan Nilai Pancasila
Jakarta, kpu.go.id - Menjadi negara demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tantangan yang harus dihadapi adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kedewasaan dalam berdemokrasi agar menghindari dari persoalan koalisi pragmatis, politik identitas, politik transaksional, koalisi partai yang kerap terjadi pada pemilu.
Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Terbatas tentang "Penguatan Demokrasi Berbasis Nilai-nilai Pancasila Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam rangka Keamanan Nasional”, yang digelar Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Ilham menyampaikan persoalan koalisi pragmatis atau koalisi yang dibangun berdasar kepentingan jangka pendek untuk meraih dukungan, politik identitas, politik transaksional tukar menukar barang atau politik uang, koalisi partai yang kerap terjadi pada pemilu menjadi pokok permasalahan yang perlu diperbaiki dengan baik.
Terjadinya berbagai persoalan tersebut, kata Ilham, seperti politik pragmatis yang kemudian kepentingan jangka pendek untuk memenangkan pemilu saja. Kemudian ,politik transaksional karena lemahnya ideologi politik atau kurangnya pendidikan politik. Begitu juga dengan munculnya politik identitas yang disebabkan karena nasionalisme.
"Politik identitas ini paling terkait persoalan pancasila. Nasionalisme ini kurang terbentuk dengan kuat," ujar Ilham.
Untuk itu, Ilham mendukung penuh kelompok kerja "Penguatan Demokrasi Berbasis Nilai-nilai Pancasila Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam rangka Keamanan Nasional”. KPU sendiri dalam penguatan pancasila, Ilham menyampaikan bahwa melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan disampaikan nilai-nilai pancasila bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). KPU menanamkan ideologi pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui salah satunya program tersebut.
"Ini kami membuat sosialisasi pendidikan politik, anggarannya masih kurang, satu provinsi baru 2 desa sebagai percontohan, kita berharap kader-kader ini nanti kita juga koordinasi dengan BPIP terkait materi-materi kepancasilaan agar nanti kemudian mereka bisa menyebarkan hal-hal positif kepada masyarakat," ujar Ilham. Selain itu, kader-kader yang lahir dari program itu juga diharapkan menjadi penyelenggara pemilu yang paham terhadap penyelenggaraan pemilu.
Lebih lanjut, Ilham menyarankan agar pendidikan politik atau menanamkan nilai-nilai pancasila ini juga masuk ke dalam partai politik agar demokrasi Indonesia menjadi kuat berdasarkan pancasila. KPU, tambah Ilham, tengah memperkuat kelembagaan sebagai pintu masuk jaringan partai politik. "Fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik pencerahan pada konstituen ini harus dikembalikan, jadi partai politik tidak hanya sebagai sarana untuk menaikkan pemimpin dalam panggung politik tetapi juga melakukan pendidikan politik," ucap Ilham.
Narasumber lain, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kemenko Polhukam, Cecep Agus Supriyanta menyarankan agar anggota dewan memiliki sertifikasi Pancasila guna terlihat rekam jejak yang diharapkan dan menjadi tolok ukur yang diatur oleh penyelenggara pemilu.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Akhmad Tajuddin melanjutkan sertifikat tersebut dapat menjadi persyaratan ketika ingin mencalonkan.
Berbeda, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Prof Drs. Firdaus Syam memandang sertifikat Pancasila sebaiknya perlu pendalaman agar tidak mendapat sentimen negatif dari masyarakat.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMY Prof Dr Dyah Mutiarin menekankan perlunya pelatihan ideologi pancasila yang sekiranya bisa diperkuat dari level pelajar. Dyah meyakini politik identitas dan transaksional terjadi karena tidak adanya pancasila yang diimplementasikan.
Hadir juga Ketua Pokja Brigjen Pol Nazirwan Adji Wibowo, Penanggung Jawab Umum Pokja Laksma TNI Hadi Susilo, Sekretaris Pokja Letkol Adm Agus Basuki beserta anggota, jajaran Wantanas, Dr Sumantri dan Moch Nurhasim dari BRIN, dan perwakilan Mabes Polri. (humas kpu ri tenri/foto hilvan/ed diR)
