Isu Strategis Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Luar Negeri
Jakarta, kpu.go.id – KPU menggelar kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijakan Terkait Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Dalam Pemilu Serentak Luar Negeri Tahun 2024, 10-12 Agustus 2022 di Jakarta.
Dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri, yakni untuk memfasilitasi para pemilih yang berada di luar negeri menggunakan hak pilihnya, KPU perlu untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan strategis di dalam pengelolaan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc agar dapat memberikan dukungan yang maksimal dalam kesuksesan setiap tahapan.
Hari pertama kegiatan dibuka oleh Ketua KPU, Hasyim Asy’ari didampingi Anggota Parsadaan Harahap, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, dan Betty Epsilon Idroos serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dalam pengarahannya menekankan pada evaluasi berdasarkan Pemilu 2019 yakni terkait isu strategis Persyaratan, Dukungan Sekretariat Badan Ad Hoc, Beban Kerja Badan Ad Hoc, Fasilitasi proses rekrutmen Badan Ad Hoc, Keselamatan Kerja bagi Badan Ad Hoc, dan Proses sosialisasi rekrutmen Badan Ad Hoc.
“KPU perlu melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan terkait Badan Ad Hoc di Luar Negeri. Kebijakan tersebut memerlukan dukungan stakeholder dari beberapa klaster yang telah dikelompokkan,” jelas Hasyim.
Hasyim juga mengarahkan untuk mengidentifikasi siapa yang akan dipilih, siapa yang akan memilih, dan bagaimana kegiatan memilihnya dan menghitungnya lebih dahulu. Kemudian setelah tahu baru didefinisikan karakter Badan Ad Hoc Luar Negeri ke depan. Jadi, perlu mendefinisikan problematika dahulu, sehingga dapat menemukan profiling orang yang tepat untuk menanganinya.
Narasumber yang hadir di antaranya Wahyu Susilo dari Migrant Care. Dia memulai paparan yang memuat poin penting antara lain melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu di luar negeri yang inklusif, transparan dan berintegritas. Pendataan pemilih WNI di luar negeri yang proaktif, komprehensif dan memaksimalkan teknologi informasi serta semua channel yang tersedia.
Lukman Fahmi PPLN Pemilu 2019 Tunisia turut menyampaikan masukan. Dia meminta KPU agar meninjau ulang regulasi mengenai calon pemilih yang tidak dilengkapi identitas seperti paspor dan KTP-el, mengingat banyak ditemukan calon pemilih di luar negeri yang tidak memiliki kelengkapan identitas karena yang bersangkutan telah lama berada di luar negeri dan tidak mengurus identitas diri.
Narasumber lainnya dari PPLN Sydney Pemilu 2019 Zaini Murnia berharap alokasi anggaran yang cukup dan memadai untuk sistem IT yang meliputi website resmi PPLN dan sistem pendaftaran online, dan untuk mendapatkan jumlah pemilih yang akurat sebaiknya pendaftaran pemilih distop satu bulan sebelum hari H.
Narasumber lain yang hadir dari PPLN Penang Ferdinan Murni Hamundu, PPLN Seoul Rosyeline Tinggi, PPLN New York Deborah Simanjuntak PPLN Kuala Lumpur Yudhi Marta Nugraha, PPLN Mumbai Yuniarti Ilyan, PPLN Buenos Aries Adief Muhammad Adlil Wafi.
Kegiatan ditutup oleh Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat. Turut Hadir dalam kegiatan Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Kepala Biro SDM KPU, Wahyu Yudi Wijayanti, serta Jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI. (humas kpu anggri-dio/foto: anggri/ed dio)
